Dinilai Diskriminatif, LEKAS Imbau Warga Tenang Sikapi SE Wali Kota Malang terkait Corona

ist

BACAMALANG.COM – Dinilai mengeluarkan kebijakan yang ngaco, diskriminatif dan tidak pro wong cilik, terkait pandemi Covid 19, Direktur Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Didit Kurnianto memberikan sorotan tajam dan memberikan saran solusi minimalisir persebaran Corona kepada Walikota Malang.

Hal ini dikatakan Direktur Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) Didit Kurnianto kepada awak media, Sabtu (21/3/2020).

Sebagaimana diketahui, Walikota Malang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Malang 6 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi Corona Virus Diease (Covid)-19.

“Dalam poin (2) warung kopi, bagaimana caranya pesan-antar dan jarak 1 meter, kalau warungnya 2×3. Tidak semua UMKM warung kopi punya fasilitas itu,” tandas Didit Kurnianto.

Ia menuturkan, keputusan tersebut sangat gegabah, dan diskriminatif terhadap UMKM di Malang. dampaknya pada UMKM sangat berat. selain itu juga akan berimbas ke sektor lain, terutama pasar-pasar tradisional yang juga merupakan tempat berkumpul orang.

Didit menjelaskan, keputusan walikota harusnya mempertimbangkan dampak di lapangan, tapi juga tindak-lanjut aparat pemerintah selanjutnya.

Sementara pada poin (3), soal pembatasan pembelian beras, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Didit mempertanyakan. Apa tindak lanjutnya ? Siapa yang mengawasi di lapangan ? Siapa yang menjamin edaran tersebut dilaksanakan ?

“Bagaimana efek ekonomi dan sosial bagi pedagang dan UMKM yang sudah sangat terimbas dengan adanya wabah ini ? Artinya edaran walikota itu tak memikirkan wong cilik,” tutur pengamat kebijakan publik ini.

Di sisi lain edaran walikota itu sifatnya anjuran atau perintah juga tidak jelas. Kalau anjuran, aparat naik mobil bawa pengeras. Kalau perintah, siapa yang menjamin perintah itu dilaksanakan.

“Sekarang tanggal 20, anjuran mulai efektif 19. Artinya, ini bukan anjuran, bukan perintah, tapi walikota sedang gremeng sendiri di kantor,” kata Didit, Aremania yang juga mantan aktivis 98.

Ada beberapa kemungkinan respon masyarakat terhadap edaran walikota Malang itu. Pertama, rakyat panik, berarti kebijakan walikota ngaco. Atau, kedua rakyat tetap nyantai, artinya walikota gak digugu alias tidak dihiraukan warganya.

Terlepas dari edaran itu LEKAS memberikan beberapa saran. “Pertama, pemerintah Kota Malang semestinya segera melakukan tracking orang yang terpapar Corona. Umumkan secara detail, agar kewaspadaan rakyat punya pegangan,” terang pria alumnus Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga itu.

Didit melanjutkan, solusi kedua, melakukan karantina kawasan, kampus, RT, atau yang lain tergantung lacakan petugas di lapangan.

“Keduanya harus secepat-cepatnya, jika tidak ingin pageblug Corona tidak terkendali,” pungkas Didit Kurnianto. (had)