Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Kebebasan Pers Menurut Hukum

Edi Rudianto. (ist)

Oleh: Edi Rudianto, S.Sy., SH.

Merespon isu pada kolom berita BacaMalang.com yang bertajuk “Jurnalis Meminta Usut Kekerasan Saat Demo Omnibus Law” terjadi tindakan represif terhadap 15 jurnalis malang oleh aparat kepolisian saat demo penolakan undang-undang cipta kerja “Omnibus Law” pada tanggal 8 Oktober 2020.

Tindaka itu berupa kekerasan (intimidasi/ancaman) dan penghalangan kerja, serta mengalami perampasan alat kerja dan penghapusan/sensor paksa foto.

Melihat fenomena tersebut, sebetulnya bagaimana pers itu sendiri, terus apakah memang ada kemerdekaan pers, fungsi pers sebagai informan yang mencerdasakan masyarakat serta perlindungan hukum terhadap profesi wartawan pada saat melakukan peliputan dan sanksi pidana bagi pelaku represif.

Pers

Berdasarkan Pasal 1 angka 1UU No. 40 Tahun 1999 pers adalah “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia“.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa pers merupakan kegiatan jurnalistik sehingga diberi hak untuk mencari sampai dengan menyampaikan informasi baik secara tulis, gambar dan lain sebagainya dengan menggunakan media elektronik. Oleh karena demikian pers dapat berperan sebagai alat pengontrol sosial baik dalam bentuk pengawasan, kritik, serta koreksi dengan tujuan kepentingan umum.

Kebebasan Pres (freedom of the press)

Kebebasan pers merupakan bagian dari kemerdekaan pers itu sendiri sehingga kebebasan pers merupakan hak asasi manusia (Vide : Pasal UU No. 40 Tahun 1999), hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 E yakni hak mengungkapkan pendapat di muka umum.

Disamping itu berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menyebutkan “bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi“.

Sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas  kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah“.

Profesi wartawan mencerdaskan masyarakat

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa ” pers berkualitas masyarakat cerdas”. Hemat saya bahwa ungkapan itu tidak hanya sekedar ungkapan biasa, namun penuh makna di balik itu.

Salah satu cara untuk memaknai ungkapan itu adalah melihat fungsi dari pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 bahwa pers sebagai sarana pendidikan.

Adapun sasaran pendidikan itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 huruf a yakni masyarakat, kemudian di huruf c pada Pasal yang sama bentuk pendidikan bersifat informasi yang tepat, akurat dan benar.

Jadi, memang profesi wartawan merupakan guru lain dalam bentuk mesdia yang berfungsi mendidik masyarakat melalui informasi kredibel.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana represif (kekerasan)

Sebagai orang yang teratur melaksanakan jurnalistik, wartawan berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Vide : Pasal 6 huruf e UU No. 40 Tahun 1999) oleh karena demikian dilakukan perlindungan hukum.

Tindak pidana itu berupa intimidasi secara fisik dan perampasan alat kerja serta penghapusan/sensor paksa foto, merupakan klasifikasi tindak pidana crimes against the freedom of the press yakni quasi crime baik diatur dalam lex spesialis (UU No. 40 Tahun 1999) maupun lex generalis (KUHP)

Intimidasi fisik

Intimidasi fisik dalam KUHP dapat juga disebut penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pabila menyebabkan luka-luk maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan apabila mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Kemudian Pasal 352 ayat 1 penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penghapusan/sensor paksa foto

Terkait Penyensoran diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999   kemudian ketentuan tindak pidana diatur dalam Pasal 18 undang-undang yang sama “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Tentang Penulis:

  • Praktisi Hukum/Advokat
  • Pengurus di Komite Nasional Pemuda Nasional (KNPI) Kota Malang