Dispora Bantah Ada Tarikan Biaya Diluar Sewa Ruko Stadion Kanjuruhan

Deretan ruko di Stadion Kanjuruhan Kota Kepanjen (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mengumpulkan para penyewa ruko Stadion Kanjuruhan, Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (22/1/2021).

Ada beberapa hal yang diutarakan pada pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dispora, Atsalis Supriyanto.

“Saya sampaikan keseluruhan, memang hasil temuan Inspektorat eksposi kemarin ada tagihan Rp 75 juta sekian. Itu ada perincian macam-macam, ada yang penggunaan area tambahan, kemudian juga ada dari beberapa kios yang memang menurut perhitungan menurut pencatatan belum menyetorkan. Artinya setelah saya tanya mereka, mereka yang merasa belum setor di tahun 2020 berarti sudah kewajiban mereka harus setor. Tapi kalau sudah setor tapi masih muncul tagihan, saya hanya minta kepada mereka tanda bukti terima kwitansi sehingga nanti kami bisa kroscek. Jangan sampai nanti ada setoran dobel,” kata Atsalis.

Mantan Camat Kasembon juga mengklarifikasi terkait kabar yang menyebutkan adanya tarikan upeti diluar biaya sewa ruko.

“Termasuk tadi yang tanya di depan area kios, itu saya sampaikan aturannya sudah jelas. Kita sudah punya tarif sesuai Perda 11 tahun 2016 bahwa itu di batas rolling door. Untuk yang kedepannya, keinginan mereka tetap di pakai dan saya sampaikan oke nanti akan saya sampaikan ke Bupati, karena usaha tidak menutup kemungkinan di dalam juga sempit kan. Yang terpenting tidak menggunakan fasilitas paving karena untuk pejalan kaki,” terang Atsalis.

Lebih jauh, Atsalis menyebutkan, berdasarkan Perda 11 tahun 2016, tidak disebutkan mengenai biaya penggunaan teras depan ruko.

“Tapi seharusnya kalau digunakan ada diatur didalam Perda. Ada pengenaan juga tarif itu,” ucap mantan Camat Wajak.

Atsalis pun menegaskan, selama ini tidak ada tarikan lain diluar biaya sewa ruko. Jikapun ada, Atsalis bilang, penyewa ruko diminta untuk melaporkan secara langsung kepada dirinya.

“Saya tidak pernah memerintahkan kepada staf saya untuk memungut sepeser rupiah pun diluar Perda 11 tahun 2016. Kalau memang ada sudah dipungut, diminta, saya minta bukti catatan laporan itu dan serahkan kepada saya,” Atsalis mengakhiri. (mid/yog)