Hak Konstitusi dalam Keadaan Pandemi Covid-19 Dibahas

Foto: Virtual International Collaborative Class. (ist)

BACAMALANG.COM – Universitas Widyagama Malang, baru saja menyelenggarakan Virtual International Collaborative Class dengan tema “CONSTITUTIONAL RIGHTS IN JAPAN AND INDONESIA: HOW TO FORCES IN THE CIRCUMSTANCES OF PANDEMIC COVID 19”. Lecturer dalam virtual class peringatan Dies Natalis ke-50 tahun ini adalah Prof. Yuzuru Shimada, Ph.D dari Nagoya University, Jepang dan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.Hum, dosen HTN Univ. Widyagama Malang.

Prof Yuzuru Shimada menyampaikan bahwa seperti halnya Indonesia, Jepang juga mengambil tindakan terhadap Covid-19 dalam bentuk himbauan yang hal ini berbeda dari negara lain yang dengan pendekatan represif (Thailand, Myanmar, Cina, Filipina dll.). Terhadap penanganan Covid-19 ini, juga terdapat persoalan HAM seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu di mana pemerintah mengecualikan pekerja hiburan malam untuk memperoleh bantuan dan WNA yang memegang izin tinggal tetap tidak boleh kembali masuk Jepang jika telah keluar dari Jepang.

“Juga terdapat Diskriminasi terhadap pasien dan tenaga medis yang berisiko tinggi Covid-19, dimana  sekolah dan TK menolak menerima anak-anak mereka untuk bersekolah. Respons masyarakat juga terlalu berlebihan tekanan dan serangan terhadap mobil pelat wilayah lain yang memasuki suatu daerah sering juga dilakukan penolakan,” paparnya.

Sementara Dr Lukman Hakim menyampaikan bahwa, bentuk baru ancaman keamanan kontemporer yang sedang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini tidak lagi membutuhkan kekuatan angkatan bersenjata, ataupun kekuatan ekonomi untuk menghadapinya. “Karena musuh yang dihadapi merupakan virus yang menyerang manusia tanpa terlihat, yang sangat dibutuhkan kesiapan perangkat hukum dan sistem. Masalahnya justru masalah hukum yang muncul, yang mengancam hak konstitusional warga  terkaid Covid-19 di Indonesia adalah soal-soal hukum, diantaranya adalah soal kepastian hukum,” terangnya.

Secara teknis, lanjut dia, penanganan Covid di daerah sudah ada sejak terbitnya produk dari presiden, yakni Keppres No. 11 tahun 2020, PP No. 21 tahun 2020, dan Perppu No 1 tahun 2020. namun demikian, apakah ini secara yuridis sudah dapat dibenarkan? Tanya Lukman. Dijelaskan pula oleh Lukman, terdapat Kesalahan materi muatan: Ps 10 ayat (4) UU No. 6 tahun 2018 yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan pencabutan, bukan mengatur mengenai penanganan pandemi Covid-19. Akibat hukumnya: terjadi kekosongan hukum terkait dengan tata cara penetapan terkait dengan status darurat kesehatan; terjadi kekacauan materi muatan dalam PP.

“Bahkan terjadi logika terbalik, di mana PP no 21 tahun 2020 yang lahirnya didasarkan pada Keppres No. 11 tahun 2020 tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat codiv-19. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UUsebagaimana mestinya. harusnya peraturan pemerintah dijadikan dasar bagi keluarnya keppres. Implikasinya Permenkes juga ikut menjadi kurang jelas pengaturannya terkait perbedaan antara pembatasan sosial berskala besar dan karantina wilayah,” tuturnya.

Dekan FH – Univ. Widyagama Malang, Dr. Purnawan D. Negara menjelaskan bahwa Kuliah Internasional Kelas Kolaboratif secara virtual ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan menjalin kerjasama dengan kampus-kampus asing lainnya. “Kuliah virtual yang diikuti hampir 400 peserta ini ini, yang terdiri dari  Dosen, Mahasiswa, dan Guru PPKn berlangsung kemarin 20 Pebruari 2021 melalui aplikasi zoom cloud Meeting dan dibuka oleh Rektor Univ. Widyagama Dr. Agus Tugas, MT,” tandasnya. (*/red)