‘Biden Effect’ untuk Indonesia, Ini Kata Akademisi Unair

Foto: Joko Susanto. (ist)

BACAMALANG.COM – Banyak pihak dan kalangan menaruh ekspektasi besar dan positif pasca Joe Biden sukses menumbangkan Trump dalam Pilpres AS.

“Biden akan menjalankan kebijakan Traditional Take, seperti melanjutkan pendekatan liberalism institusional AS pasca PD II dan mengembalikan AS dalam upaya promosi gagasan liberalism barat dalam pendekatan pragmatism AS. Yakni freedom, democracy, human rights, dan rooting out corruption,” tegas Dosen Fisip Universitas Airlangga, Joko Susanto, S.IP, M.Sc dalam Webinar bertema Masa depan Indonesia pasca kemenangan Joe Biden ikhtiar agenda kerja masyarakat sipil, baru-baru ini.

Webinar ini diadakan Fisip Universitas Airlangga bekerjasama dengan Yayasan Pusat Studi HAM Surabaya guna menjaring masukan kritis akademisi untuk perbaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Akademisi Universitas Brawijaya yang juga alumnus Fisip Unair sekaligus Pengamat Politik Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP dilibatkan menjadi moderator. Selain Joko, Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga yang juga menjabat sebagai Direktur Centre for Strategic and Global Studies (CSGS), Drs. I. Basis Susilo, MA juga menjadi pemateri.

Jalankan Incremental Approach

Selanjutnya Joko Susanto lewat materi berjudul : Amerika Serikat Era Joe Biden
Peluang, Keterbatasan dan Agenda bagi
Masyarakat Sipil Indonesia, memaparkan beberapa catatan penting.

Joko mengatakan, Joe Biden akan menjalankan upaya mengembalikan Amerika Serikat dalam keanggotaan
beberapa organisasi atau inisiatif multilateral seperti WHO, Paris Climate Agreement, dan Iran Nuclear Deal.

Ia mengatakan, Biden akan menjalankan Incremental Approach. Yaitu meliputi, mitigasi kerusakan yang dibuat Trump, memperkuat kembali ikatan dengan aliansi dan kekuatan liberal barat lama dan melanjutkan respon-respon standar terkait Tiongkok, walaupun mungkin dalam pendekatan yang lebih mirip era Obama.

Joko menuturkan, Biden dalam Agenda Masyarakat Sipil akan mencoba merevitalisasi agenda Demokratisasi, Good Governance, Human Rights, Environment, Gender Equality, Globalisasi dan Interdependensi tetapi dengan penyesuaiannya pada tantangan khas naiknya Tiongkok, populisme sayap
kanan dan keterbasan Amerika Serikat dalam kaitannya.

Pria yang juga Direktur Eksekutif Stratagem dan Emerging Indonesia Project (EIP) tersebut mengungkapkan, sebagai konsekuensinya beberapa agenda liberal institutionalis yang dulu sempat popular di era Clinton mungkin akan coba direvitalisasi.

“Tetapi mungkin tidak semua. Ada
keterbatasan ekonomi yang
membuatnya tidak seleluasa
Clinton. Karenanya, penekanan
akan diberikan pada gagasan-
gagasan terkait yang menyediakan
avenue lebih leluasa bagi Amerika
Serikat dalam menghadapi
tantangan Tiongkok dan populisme
sayap kanan,” terang Joko.

Ada beberapa hal yang menurut Joko akan meningkat dan menurun. Beberapa kemungkinan yang meningkat semisal isu Anti Amerika di kalangan populis reaksioner.

Sementara yang menurun contohnya. Insentif Adidaya bagi populisme
reaksioner dan Politik Identitas.

“Satu hal yang patut disyukuri adalah adanya peningkatan kebutuhan untuk
menemukan dasar baru bagi Diplomasi
Indonesia terkait Papua,” tutur lulusan London School of Economics and Political Science (LSE) tersebut.

Ia menjelaskan, hal lain yang menurun adalah Risiko dampak makroekonomi eksternal yang erratic, minim insentif fiscal, dan berorientasi kedalam.

“Untuk posisi tradisional
AS terkait demokrasi diperkirakan akan meningkat. Namun pendekatan
social service ala Clinton
terkait demokrasi akan menurun,” pungkas Joko. (had)