Terdakwa Kasus Politik Uang Dituntut 3 Tahun Penjara

Ketua BBHAR PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Agus Subyantoro SH (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Sumiatim (45) terdakwa kasus politik uang atau money politics dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2020 dituntut hukuman 3 tahun penjara.

Tuntutan hukuman warga Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan di subsider 1 bulan atau denda Rp 200 juta. Hal ini diketahui dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (23/12/2020).

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang kemudian memberikan tanggapan atas tuntutan terhadap Sumiatim tersebut.

“Kami menghormati tuntutan JPU, sambil menunggu nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa,” kata Agus Subyantoro SH, selaku Ketua BBHAR PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Agus sendiri berpandangan, Sumiatim hanyalah wayang. Ada dalang dibalik kasus politik uang itu yang semestinya diusut.

“Menurut kami, terdakwa adalah korban dari pihak-pihak yang mengendalikan money politics. Artinya, seharusnya pihak yang memberi dan menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, harus dijerat juga oleh penyidik melalui Gakkumdu Bawaslu. Sehingga, kita bisa mengetahui aktor intelektualnya,” tegas Agus.

Agus pun berharap, Majelis Hakim dapat mengambil keputusan seobyektif mungkin. Hal ini agar membawa efek jera dan kemudian tidak terjadi lagi kasus serupa.

“Harapan kami, Majelis Hakim akan memutuskan sesuai fakta persidangan secara obyektif. Agar menjadi efek jera bagi peserta Pemilu, Pileg, Pilkada atau Pilpres, maupun pemilih. Agar tidak terjadi lagi money politics di Kabupaten Malang,” Agus mengakhiri.

Sidang kasus politik uang sendiri akan dilanjutkan pada Senin (28/12/2020). Adapun agenda sidang adalah penyampaian nota pembelaan oleh penasehat hukum Sumiatim. (mid/yog)