ARD Aksi Damai di Depan Balaikota Malang, Tolak Omnibus Law

Foto : Aksi demo. (yog)

BACAMALANG.COM – Berpakaian mayoritas hitam massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) demo tolak Omnibus Lawa di sepanjang jalan menuju gedung DPRD Kota Malang.

Koordinator Aksi, Rampi Abdulrajak mengatakan aturan baru ini dinilai menciderai hak-hak normatif masyarakat.

“Kita dari berbagai elemen gerakan rakyat turun menolak suatu sistem rancangan omnibus law. Adanya omnibus law ini, dengan menggabungkan berbagai macam sub sektor UU menjadi satu, sangat rentan menciderai hak-hak masyarakat Indonesia. Justru ini makin memarginalkan masyarakat sendiri,” jelasnya.

Seperti diketahui, puluhan mahasiswa di Kota Malang melakukan demo untuk menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang ramai menjadi perbincangan publik.

Mereka melakukan long march dari stadion Gajayana menuju gedung DPRD pukul 10.30, Senin (24/2/2020)

Berbagai tulisan juga ditunjukkan mewarnai aksi yang berlangsung hari ini. Seperti, ‘Indonesia Lagi Ambyar Karena Oligarki’, ‘Tolak Penghapusan Amdal dan IMB Karena mengancam Kesehatan Rakyat dan Lingkungan’, ‘Tolak Politik Upah Murah’, dan masih banyak lainnya.

Ada beberapa hak-hak normatif yang menjadi sorotan diantaranya, melawan omnibus law. Kemudian stop PHK sepihak yang menciderai para buruh, tolak upaya pencabutan 5,2 juta subsidi kesehatan rakyat, pemberhentian perampasan tanah rakyat dan berikan keadilan ruang hidup bagi rakyat.

Mereka juga menyoal penolakan liberalisasi ekonomi/pasar bebas (IMF,Word Bank,TPP,RCEP,WTO,dll), hentikan perampasan lahan petani dan Ekploitasi lingkungan (tambang,hutan laut dan lain-lain). Lawan Kormersilisasi sector kesehatan segera lakukan audit public pada BPJS, dan masih banyak lainnya.

Dikatakannya, hak-hak normatif kaum buruh malah banyak yang kemudian dipangkas, melenggangkan outsoursing, magang dan kontrak yang menjadi bentuk perbudakan modern, yang dengan mudah merekrut dan mudah melepas atau PHK sepihak.

Melalui aksi ini, pihaknya berharap seruan tuntutan penolakan omnibus law bisa direalisasikan. Pemerintah sebaiknya lebih menjalankan rancangan UU yang telah ada untuk ditaati dan dipenuhi sebagai wujud menyejahterakan rakyat.

“Kita tetap menyatakan menolak omnibus law, karena itu tidak lagi berpihak kepada rakyat. Lebih baik RUU yang sudah ada lebih dijalankan dan ditaati secara normatif dan penuhi hak rakyat untuk menciptakan kesejahteraan di negeri ini,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah menemui massa aksi, menyambut baik menerima tuntutan mereka untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Selaku wakil rakyat kami menerima tuntutan dan siang ini langsung akan kami serahkan kepada pusat. Karena dalam hal ini, tugas kami di daerah untuk meneruskan apa yang menjadi tuntutan soal omnibus law ini,” terangnya. (yog/had)