Pilbup Malang 2020, Partai-Partai Kurang Tertarik Koalisi dengan PDIP?

ist

BACAMALANG.COM – Masyarakat Kabupaten Malang masih belum reda dikejutkan dengan adanya akrobat dan manuver politik dalam kontestasi Pilbup Malang 2020 dari HM Sanusi yang terkesan tiba-tiba “berganti baju” dan sukses mengantongi rekom partai Banteng mocong putih.

Terkait hal ini, Ketua DPC PDIP yang juga calon wakil bupati dari PDIP Didik Gatot Subroto kepada awak media mengatakan pihaknya fleksibel membuka peluang berkoalisi dengan partai lain.

“Ya kita fleksibel aja. Hari ini sedang membuka ruang, kita sedang berkomunikasi dengan semua partai di Kabupaten Malang,,” tandas pria yang juga Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Didik juga berharap semua partai politik di Kabupaten Malang untuk bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

“Harapan kita saudara-saudara partai di Kabupaten Malang itu bisa bareng-bareng berkoalisi dengan kita. Itu semakin bagus, semakin kuat. Artinya proses politik ini akan semakin mudah,” jelas Didik. 

Namun saat ini berkembang opini dan perkiraan dari masyarakat dan pengamat politik jika diperkirakan partai-partai kurang tertarik berkoalisi dengan PDIP.

Hal ini dipicu dari adanya realita jika kedua Paslon PDIP merupakan kader dari PDIP sendiri.

Artinya keduanya adalah kader internal dari PDIP dan tidak menyertakan salah satu calon dari partai selain PDIP untuk berpasangan melaju di kontestasi Pilbup Malang 2020.

Meski sebelumnya HM Sanusi adalah kader PKB namun seiring terbitnya rekom, maka petahana ini meninggalkan PKB dan menjadi kader PDIP sebagai konsekuensi wajib.

Bahkan secara gamblang mantan kader PKB ini secara vulgar menyatakan secara luas di publik dan media massa, kesanggupan untuk mengikuti sekolah partai sebagai konsekuensi simbol pembaiatan resmi menjadi partai pimpinan Megawati tersebut.

Lebih jauh hal ini berarti asas keterwakilan aspirasi, dan afiliasi dari pihak luar (partai lain) seolah sudah tertutup peluangnya, karena kedua calon Bupati adalah dari PDIP.

Hal ini tentunya akan berbeda keadaan jika salah satu dari Paslon adalah berasal dari partai selain PDIP (diluar PDIP).

Meski mempunyai jumlah kursi “jumbo” atau banyak yaitu lebih dari 10/, namun jika tidak melakukan (membuka) peluang koalisi dengan partai lain, maka kekuatan PDIP juga akan bisa dikalahkan koalisi partai lainnya.

“Saya melihat ada keengganan dari partai lain untuk koalisi dengan PDIP. Hal ini karena kedua Paslon adalah kader PDIP. Dikhawatirkan partai yang berkoalisi dengan PDIP akan hanya menjadi pelengkap atau tambal butuh, yang tidak memiliki bergaining position,” tandas Pengamat Politik alumnus Universitas Airlangga Wanto Tris Adi Minggu (23/2/2020).

Dikatakannya, kemungkinan partai lain kurang tertarik koalisi dengan PDIP., karena PDIP akan merunningkan calon yang dimaui sendiri.

“Saya amati kemungkinan partai lain kurang tertarik koalisi dengan PDIP karena PDIP akan merunningkan calon yang dimaui sendiri,” terang Wanto Tris Adi.

Dikatakannya, perkiraan ini didasarkan karena Paslon PDIP adalah PDIP dan PDIP yaitu untuk N1 dan N2.

“Berdasar kalkulasi politik, maka PKB mempunyai kursi yang sepadan dengan PDIP yaitu lebih dari 10. Jadi koalisi bangjo yang selama ini agak santer jadi perbincangan, saya pastikan mustahil terealisasi. PKB bisa memunculkan calon sendiri, namun tetap perlu melakukan koalisi agar semakin kuat,” tukas Wanto Tris Adi mengakhiri. (had)