HMI Butuh Gagasan, Bukan Gasakan

Caption : Yohan Wahyu. (ist)

Oleh : Yohan Wahyu

BACAMALANG.COM – Kongres HMI XXXI di Surabaya diwarnai pemandangan yang tak elok bagi sebuah organisasi kemahasiswaan sekaligus penyandang kata Islam di dalamnya.

Bagi sebagian besar kader dan alumni, konflik dan perbedaan, bahkan kericuhan mungkin hal biasa bagi kongres HMI. Namun, tentu situasi pandemi dan problem kebangsaan kita saat ini pada akhirnya melahirkan kegelisahan, apa iya kongres harus diwarnai aksi-aksi yang tak pantas lagi dilihat di tengah begitu banyaknya masalah yang melanda negeri ini.

Sejarah para pendahulu HMI bisa menjadi acuan kita bersama, bagaimana momentum kongres dijadikan alat untuk mendudukkan HMI di tempat yang terhormat. Jika penulis telusuri pemberitaan media nasional, selalu memberikan tempat pada perhelatan kongres HMI ini. Dulu, kongres ibarat panggung nasional bagi HMI menyuguhkan gagasan-gagasannya.

Lihat saja saat menjelang Kongres HMI X di Palembang 3-10 Oktober 1971, Ketua Umum PB HMI Nurcholish Madjid saat itu menyatakan, kongres akan menjadi pembuktian diri bagi HMI sebagai kelompok muda dalam Islam yang “merasa terpanggil” untuk memperbaiki image golongan Islam di Indonesia. Saat itu HMI menilai, golongan Islam kurang bersifat integratif, dan menjadi golongan eksklusif dalam rangka pergaulan nasional.

Di kongres inilah konon kemudian menjadi pertama kalinya, ada utusan dari HMI Irian Barat (Papua saat ini). Kongres pun berhasil ditutup tepat waktu dengan sejumlah agenda program kerja di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum PB HMI periode 1971-1973. Di periode ini, selain isu pembaharuan Islam yang sudah ditegakkan di era Cak Nur, HMI mencoba memperkuat kekaryaan dengan menyumbang pikiran bagi pembangunan daerah dan kaderisasi bertaraf nasional.

Gagasan lainnya yang menonjol di saat Kongres adalah ketika tuntutan asas tunggal menguat. Sidang Pleno HMI pada April 1986 kemudian memutuskan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Perdebatan soal ini mengental yang kemudian melahirkan perpecahan di tubuh HMI dengan hadirnya HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang tetap kukuh dengan asas Islam sebagai asas resmi HMI. Terlepas lahirnya perpecahan, perdebatan soal asas menjadi diskursus yang menyehatkan. Gagasan dilawan oleh gagasan.

Terkait polemik asas ini, pendiri HMI Lafran Pane dengan tegas mencoba menghindar atas dinamika HMI ketika itu, namun dia menegaskan, HMI dan Pancasila adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. “Lebih baik saya mengingatkan bahwa HMI merupakan organisasi yang pertama kali menonjolkan kepentingan nasional, yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Dengan sendirinya meliputi pula pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya tercantum Pancasila” ujar Lafran Pande dalam sebuah wawancara di Harian Kompas 28 Mei 1983.

Masih di harian yang sama, Almarhum Cak Nur pernah menaruhkan harapannya pada HMI menjelang Kongres HMI di Padang 1986. Mantan ketua umum PB HMI dua periode ini berharap HMI mampu menumbuhkan diri sebagai anggota masyarakat intelegensia Indonesia. Hal ini berarti HMI harus berorientasi pada pengembangan intelektualisme. Cak Nur juga berharap HMI mampu mengantisipasi perubahan dan tidak sekadar mengikuti saja perubahan tersebut. Gagasan-gagasan HMI semestinya menjadi obat bagi problem kebangsaan dan keumatan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kongres semestinya menjadi ajang melahirkan gagasan-gagasan tersebut.

Sayangnya, kongres akhir-akhir ini cenderung menjadi momentum politik semata. Perebutan kursi ketua umum menjadi agenda favorit bagi sebagian besar peserta kongres. Sementara alumni kerapkali dipandang sebagai pihak yang berkepentingan di setiap momentum kongres. Sudah saatnya HMI tanggap dan sadar bahwa perubahan di luar dirinya begitu cepat. Boleh jadi HMI mengalami penuaan, bahkan “obesitas” dalam ruang geraknya, sehingga tak lagi tanggap dengan cepat akan perubahan yang begitu dasyat di luar sana.

Kongres HMI XXXI di Surabaya yang diwarnai kericuhan tentu menjadi keprihatinan bersama, tidak saja bagi kader-kader HMI maupun alumni, tentu juga menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia. Pemberitaan yang muncul lebih soal kericuhan dibandingkan gagasan-gagasan. Sudahlah, yuk berubah bersama, jalan panjang masih terbuka lebar untuk memperbaiki diri. Mulai lagi menghidupkan gagasan agar HMI, seperti halnya Panglima Besar Soedirman bilang, benar-benar menjadi Harapan Masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya malah menambah ratapan.

Kongres HMI membutuhkan gagasan, bukan kericuhan. Apa gagasan HMI soal pandemi ini. Sudah punyakah pemikiran HMI atas situasi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi? Lalu apa persiapan HMI menjelang perhelatan nasional pemilu serentak 2024? Sudahkah memikirkan agenda-agenda besar kebangsaan? Jangan-jangan saat ini HMI hanya siap gasakan, bahasa Jawa Timur yang berarti pertengkaran atau keributan, sehingga melupakan gagasan. Saya berharap ini tuduhan yang salah.

Jadi, sampai kapan seperti ini, berani berubah?

(Penulis adalah Ketua PTKP HMI Cabang Surabaya tahun 1999-2000, dan Litbang di Media Ternama di Indonesia)