Alasan PKPU, Jurnalis Dilarang Liputan Udian Nomor Urut Pilkada

Suasana diluar ruang paripurna DPRD Kabupaten Malang. Jurnalis tidak dapat masuk ke ruang itu karena KPU berpegang pada PKPU (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Puluhan jurnalis dilarang meliput tahapan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kamis (24/9/2020).

Komisi Pemilihan Umum berdalih, jurnalis dilarang meliput karena tidak tercantum dalam pasal 55 Peraturan KPU 13 tahun 2020. KPU pun menyebut peraturan itu baru diterima pagi tadi.

“Ada aturan baru. Pagi ini lho (diterima, red.),” kata Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika.

Pria yang akrab disapa Dika menambahkan, bila PKPU tersebut tidak dijalankan, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. “Sanksinya macam-macam. Soalnya di regulasi sudah ada,” ucapnya.


Sebagai informasi, pada huruf a pasal 55 PKPU 13 tahun 2020, disebutkan KPU provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan palon dalam pemilihan serentak lanjutan dengan ketentuan, hanya dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota sesuai tingkatannya, 1 orang penghubung pasangan calon, dan 7 atau 5 orang anggota KPU provinsi atau 5 orang anggota KPU kabupaten/kota.

Kemudian dalam poin b, diterangkan, peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus disease (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9.

Apa yang tertuang dalam PKPU ini kemudian yang dipermasalahkan oleh para jurnalis. Jurnalis menilai, PKPU itu bertentangan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1999 tentang pers dan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya, Cahyono merasa geram atas kebijakan tersebut.

“Pelarangan itu itu tentu sangat disayangkan, tahapan Pilkada seharusnya bisa terbuka dan diketahui oleh publik. Ketika KPU hanya mengacu pada PKPU, ini bertentengan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena dalam melaksanakan tugasnya wartawan dilindungi oleh undang-undang,” tegas pria yang biasa dipanggil Yoyok. (mid/yog)