Meski Pandemi, Anggota Komisi II DPR RI Ingin Pilkada Jalan Terus

Foto: Diskusi (webinar) Pilkada oleh HMI Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – HMI Cabang Malang menggelar Diskusi (webinar) Pilkada bertema “Meneropong Kualitas Pilkada Kabupaten Malang di Tengah Pandemi” pada Rabu (23/9/2020).

Menariknya, beberapa point dalam diskusi ini bisa dijadikan masukan utama demi kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan pilkada nanti.

Gas Pol Meski Pandemi

Anggota Komisi II DPR RI Zulfkar Arse Sadikin hadir diskusi publik yang digelar bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan HMI Cabang Malang.

Dalam pemaparannya, Arse Sadikin menyampaikan bahwa Covid-19 hampir menjangkiti seluruh negara di dunia.

“Dari negara tersebut ada 70 negara yang pada tahun 2020 menggelar pemilu baik lokal maupun nasional. Dari 70 negara itu 92 persen menunda tetapi tetap lanjut di tahun 2020 dan hanya 8 negara yang menggeser ke tahun 2020,” ujar Zulfkar Arse Sadikin.

Menurut Anggota Faksi Golkar ini, ada 5 alasan mengapa sebagian besar negara mengelar pilkada di tengah pandemic covid-19.

“Alasan tetap menjalankan pilkada meski pandemi, yaitu menegakkan konsitusi, menjaga demokrasi, menjamin hak konstitusional warga negara, memelihara sistem dan menjalankan kompromi atau kesepakatan bersama,”  katanya.

Tidak hanya itu terkait kekhawatiran publik pilkada dapat memicu klaster baru penyebaran covid-19, ia menepis tudingan tersebut.

“Kalau ada yang bilang pilkada akan menjadi klaster ayo sama-sama kita cek. Ada tiga tahapan yang sudah dilalui sebelum tanggal 3,4,5,6 September itu. Verifikasi faktual, pemutakhiran data pemilih, hingga pelantikan PPK/PPS apakah secara sahih menyebabkan penyebaran Covid-19, lalu yang terpapar karena apa sebenarnya? Banyak hal terutama karena keseharian kita,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa memang pada salah satu tahapan tersebut antusias masyarakat tinggi dan ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan. “Namun apakah pada masa pendaftaran itu benar-benar terjadi ledakan di 270 daerah atau 309 daerah yang terkait,” tanyanya.

“Tidak”, ujar Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Pringgodigdo menanggapi pertanyaan Anggota DPR RI Arse Sadikin.

Terinfeksi Sebelum pendaftaran

Purnomo mengatakan bahwa lonjakan kasus yang terjadi tidak disebabkan dari tahapan pilkada. “Bahwa memang mereka teridentifikasi sebagai Covid-19 tapi bukan karena proses pendaftaran pasangan calonnya. Mereka teridentifikasi pada masa pendaftarannya itu berarti mereka terkena sebelum masa pendaftaran pasangan calon”, kata Bawaslu Jatim, Purnomo.

Sudah Siapkan Perbawaslu

Dalam Pilkada 2020, Komisoner Bawaslu Jatim Purnomo: mengatakan pihaknya sudah menyiapkan Perbawaslu 4/2020.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pramono Pringgodigdo hadir sebagai dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh pengurus HMI Cabang Malang Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan pada (23/09/2020) secara daring.

Dalam pemapannya, Punomo mengatakan, Pilkada serentak 2020 seperti yang diketahui akan diselenggarakan hampir di 290 daerah pada 9 Desember mendatang dan untuk Jawa timur sendiri pilkada serentak akan dilaksanakan di 18 kabupaten/kota.

“Bawaslu dalam hal ini sebagai bagian dari pengawasan juga memiliki tugas tambahan yakni memastikan pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan berbagai tahapan Pilkada,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyatakan telah menyiapkan berbagai perangkat kebijakan penyesuaian teknis diantaranya menyiapkan perbawaslu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada dan mengintruksikan kepada jajaran di bawah tingkat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam tambahan Undang-Undang pilkada di masa pandemi ini.

“Kami telah menyiapkan berbagai perangkat kebijakan penyesuaian teknis diantaranya menyiapkan perbawaslu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada dan mengintruksi kepada jajaran di bawah tingkat untuk menerapkan protokol kesehatan,” pungkas Pramono. (*)