Peringati Hari Tani, DPC GMNI Malang Teriakkan 9 Tuntutan

Foto: DPC GMNI Malang Teriakkan 9 Tuntutan. (ist)

BACAMALANG.COM – Prihatin banyaknya persoalan yang belum terselesaikan di sektor pertanian, DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Malang menggelar aksi damai di depan balai kota Malang menyuarakan 9 tuntutan, Kamis (24/9/2020).

“Kami menuntut pemerintahan Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, hal tersebut dianggap sebagai hambatan terwujudnya reforma agraria sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960,” tandas Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi.

DPC GMNI Malang telah menyuarakan aspirasi lewat rilis yang diterima redaksi BacaMalang dan berikut kutipannya.

Monopoli

Pesatnya pembangunan yang berlangsung di Indonesia berdampak negatif terhadap ekologi yang menjadi tempat bernaung masyarakat. Persoalan-persoalan akibat masifnya monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah terhadap lingkungan yang mengakibatkan masyarakat terpisah dari sumber penghidupannya. Kerusakan lingkungan tersebut tentu diakibatkan dari monopoli penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Investor.

Fakta berbicara lain, pemerintah saat ini justru tengah menjalin hubungan mesra dengan Investor untuk terus memonopoli sumber daya alam baik dari sektor kelautan, pertambangan, energi, kehutanan yang menyebabkan semakin tingginya konflik agraria yang terjadi di Indonesia tanpa terkecuali di lingkup lokal Malang Raya (Kota Malang, Kabuptaen Malang, dan Kota Batu).

Selama Enam dekade silam, sejak 24 September 1960, bangsa ini telah menancapkan
salah-satu tonggak sejarah penting perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan sebagai kemenangan dari perjuangan revolusi nasional 15 tahun sebelumnya dan saat ini yang sama-sama kita ketahui adalah dimana, “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional.” ( Pasal 1 ayat 2 UUPA No.5 tahun 1960 ).

Jika melihat dari urgensinya, proses panjang tersebut tidaklah mengherankan. Pasalnya, UUPA sebagai terjemahan mandat konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan jalan menuju revolusi sosial melalui reforma agraria untuk merombak ketimpangan sosial, menciptakan tatatan yang lebih adil dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, tanah, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi pertiwi.

Tiga tujuan UUPA

UUPA memilik tiga tujuan dasar, yakni :

  1. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, sebagai alat untuk
    membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat,
    terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
  2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam
    Hukum Pertanahan;
  3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian Hukum mengenai hak-hak
    atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Sebagaimana tujuan yang hendak diwujudkan pemerintah baik dari paket kebijakan yang sudah dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun program-program nasional yang sudah dijalankan tentunya tetap menjadi evaluasi tersendiri bagi kita semua karena di tengah ancaman krisis ekonomi secara global dan keterbatasan ketersediaan pangan yang hampir melanda diseluruh dunia termasuk Indonesia, memang baiknya seluruh lapisan harus bergerak bersama agar hal-hal yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi.

Konflik Agraria

Saat ini masih saja banyak konflik- konflik agraria ditengah-tengah masyarakat
utamanya petani dengan pihak-pihak tertentu (badan hukum / pemerintah) baik secara vertikal maupun horizontal. Perlu diketahui bersama bahwa selama ini pemerintah tidak pernah berada membela rakyatnya yang dihadapkan pada konfilk agraria.

Menurut data dari Konsorium Pembaharuan Agraria sepanjang tahun 2019 Luasan Wilayah Konflik agraria :

  1. Fasilitas Militer = 3.170,6 m2
  2. Property= 14.299,7 m2
  3. Infrastruktur= 36.976,6 m2
  4. Pertambangan= 164.490,7 m2
  5. Pesisir dan pulau = 190.34 m2
  6. Pertanian= 145 m2
  7. Kehutanan= 274.317,3 m2
  8. Perkebunan= 23.395,1 m2

Maka dengan total konflik agraria seluas 734.239,3 Hektar dengan masyarakat
terdampak konflik sebanyak 109.042 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 420 desa di
seluruh Indonesia.

Korupsi Birokrat

Menurut laporan KPK, periode 2004-2019, sedikitnya 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota ditangkap karena melakukan korupsi terkait
proses perizinan di sektor agraria.

Dalam rentang waktu yang sama, terjadi 3.568 letusan
konflik agraria di berbagai sektor yang berujung 2734 kasus kriminalisasi terhadap petani dan rakyat yang menolak tanahnya digusur.

Kebijakan Pemerintah

Di era pemerintahan Jokowi saat ini, ada begitu banyak kebijakan dan program yang
mengancam kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria mereka.

Sebut saja, 16 paket Kebijakan Ekonomi, 89 Proyek Strategis Nasional (PSN), Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Asuransi Pertanian dan Subsidi Pupuk, Percepatan proses Impor Pangan, Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Pembangunan Hutan Tanaman industri, Pembangunan Food Estate, Program Cetak Sawah Baru hingga Penetapan Sistem
Pengupahan Buruh Sawit.

Keseluruhan target kebijakan ekonomi pembangunan itu tersebar di seluruh sektor mulai kehutanan, perkebunan, pariwisata, pertambangan, pertanian, pesisir-kelautan bahkan perburuhan.

Omnibus Law

Saat ini, ancaman yang lebih besar kembali datang, tepat dalam peringatan 60 Tahun
Kelahiran UUPA 1960. Pemerintah sedang mendorong pengesahan Omnibus Law –Cipta
Kerja untuk mendorong deregulasi, kemudahan investasi dan pengadaan tanah dengan narasi-narasi penciptaan lapangan kerja.

Meskipun berbunyi pencipataan lapangan kerja, RUU ini tidaklah lebih dari jalan pintas pemerintah memberikan karpet merah kepada investor dan
kelompok bisnis untuk mengeruk kekayaan agraria nasional.

RUU ini secara tersembunyi ingin merubah UUPA 1960 sebagai fondasi pembangunan kebangsaan di sektor agraria yang berkeadilan dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat dengan membuka pintu sebesar-besarnya untuk liberalisasi agraria di Indonesia.

Keberadaan Omnibus Law-RUU Cipta Kerja telah melahirkan ancaman nyata yang lebih besar bagi keberlangsungan hidup rakyat ke depan. Di titik ini, keberadaan pemuda dan mahasiswa, sebagai generasi yang akan meneruskan estafet perjalanan bangsa ke depan menjadi krusial.

Titik ini merupakan penentuan tentang Indonesia seperti apa yang akan dilanjutkan nanti. Apakah Indonesia yang akan terjerumus kembali kepada masa-masa kelam penjajahan dengan membiarkan pengesahan RUU Cipta Kerja, atau melanjutkan cita-cita kemerdekaan untuk mencapai kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur?

Krisis pangan dan Covid

Krisis pangan global yang saat ini sedang terjadi dan peringatan FAO, seharusnya
menjadikan Pemerintah Indonesia secara serius memikirkan antisipasi krisis pangan yang sudah berada di depan mata masyarakatnya. Perbuatan abai pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak boleh lagi dilakukan karena menjadikan penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi tidak terkendali.

Dalam konteks antisipasi krisis pangan, ketidakjelasan kebijakan negara dan berbagai perbuatan abai yang selama ini dilakukannya bisa menjadi preseden buruk dan melipatgandakan persoalan penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

Ketidakjelasan kebijakan negara yang berujung pada kegagalan antisipasi perluasan wabah Covid-19 tersebut seharusnya membuat pemerintah menyadari kesalahannya, meminta maaf dan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam antisipasi dampak Covid-19, bukan justru menutup partisipasi publik tersebut.

Dalam konteks antisipasi krisis pangan, partisipasi publik tersebut bisa dibuka melalui redistribusi tanah kepada petani. Redistribusi tanah kepada petani akan memutus ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia dan meningkatkan produktivitas petani, sehingga mampu menyuplai kebutuhan pangan nasional dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam masa krisis ini, pemerintah harus berhenti menempatkan pangan sebagai bisnis dan mulai memandang pangan sebagai hak yang perlu dijamin pemenuhannya. PSBB adalah kebijakan yang lahir dari minusnya political will negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Ketimpangan

Masalah krisis pangan di Indonesia ini sebenarnya punya peluang untuk
diselesaikan dengan baik oleh masyarakat apabila tidak ada ketimpangan kepemilikan lahan sntara petani dengan perkebunan. Lahan pertanian yang menghidupi 91,91 juta petani hanya bertambah 2,96%, sedangkan lahan perkebunan bertambah 144 % yang hanya dimiliki sedikit orang saja.

Pada tahun 2013 kondisi lahan yang dimiliki petani berkisar 1000-2000 meter per segi, bahkan masih banyak petani dengan luas lahan 500 meter persegi. Tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan 7,4 juta hektar lahan pertanian untuk dipergunakan dalam menanggulangi krisis pangan namun ketimpangan kepemilikan lahan masih menjadi salah satu problematika dalam mewujudkan itu semua.

Dampak dari ketimpangan kepemilikan/akses terhadap lahan ini adalah tergerusnya jumlah petani Indonesia dari tahun ke tahun. Ketimpangan lahan inilah yang beresiko memperparah krisis pangan di dalam hitungan bulan ke depan.

9 Tuntutan

Di lingkup Malang Raya sendiri terdapat beberapa permasalahan di bidang agraria yang tentunya sangat berdampak dan mengancam kesejahteraan para petani seperti, pupuk sulit didapatkan karena adanya pembatasan zonasi sehingga tidak efektif dan berdampak pengeluaran dana yang lebih besar. Penentuan harga yang semena-mena oleh para
tengkulak (pembeli) terhadap hasil pertanian.

Banyaknya investor yang menyebabkan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan; Dan kurangnya keaktifan Petugas Peyuluh Lapangan (PPL) sehingga kelompok tani tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Oleh Sebab itu DPC GMNI MALANG menganggap bahwa perlu adanya langkah Kongkrit yang harus diambil oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Pemerintahan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) yang tidak bertele-tele sehingga Reforma Agraria benar-benar terwujud.

Adapun tuntutan DPC GMNI Malang
antara lain :

  1. Menuntut Pemerintahan Jokowi untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria yang masih terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena dianggap sebagai
    hambatan terwujudnya Reforma Agraria sesuai dengan amanat Undang-Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok
    Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
  2. Menuntut Pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Refprma Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai solusi untuk menciptakan kedaulatan
    pangan Indonesia.
  3. Meminta Pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi serta menghentikan
    tindakan represif terhadap rakyat Buruh, Tani dan Nelayan yang sedang memperjuangkan Hak-Hak Atas Tanah sebagai Sumber Kehidupannya.
  4. Menagih Komitmen Pemerintah dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada sektor Agraria.
  5. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan Pembahasan RUU Cipta Kerja karena dianggap mengkhianati hak-hak rakyat yang direbut secara sistematis oleh negara beserta ancaman-ancaman di dalamnya.
  6. Menuntut Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk
    memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan petani.
  7. Menuntut Pemerintah untuk segera menangani dan menyelesaikan segala
    persoalan agraria yang terjadi di wilayah pemerintah Kota Malang, Kabupaten
    Malang, dan Kota Batu.
  8. Tolak Omnibus Law dan wujudkan Reforma Agraria sejati sesuai Undang-Undang Pokok Agraria 1960.
  9. Laksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33.