Maksimalkan Potensi PAD, Bapenda Kota Malang Sinkronisasikan Pajak dan Retribusi Parkir

Foto: Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto saat wawancara mengenai pajak parkir dan retribusi parkir. (wahyu)

BACAMALANG.COM – Kota Malang yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, akan semakin besar pula potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya seperti pajak parkir dan retribusi parkir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang secara bertahap akan melakukan melakukan terobosan-terobosan yang kondusif bagi pembangunan dan masyarakat kota Malang.

“Kalau kita memanajemendengan baik, InsyaAllah luar biasa potensinya,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Kamis (25/2/202).

Dalam upaya peningkatan PAD ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang dalam Forum perangkat daerah terhadap rancangan kerja (Renja) tahun 2022 akan menjalin hubungan sinergis dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam hal ini, kedua Organisasi Perpajakan Daerah (OPD) akan melakukan sinkronisasi program pajak dan retribusi parkir agar dapat mengelola parkir elektronik secara efektif.

Sutiaji juga menegaskan, bahwa akan mengoptimalkan kembali untuk mencari titik-titik lahan parkir yang luput dari pengawasan. Oleh karena itu, Sutiaji mengaku bahwa berbicara tentang peningkatan pendapatan, perlu ada intensifikasi, ekstensifikasi, dan kolaborasi.

“Ini sudah ada 300 titik dari target 500 titik yang kemarin luput dari potensi pendapatan kita. Kurang lebih Rp 5 miliar tidak ditarik oleh Dishub karena dikira milik Bapenda dan Bapenda sendiri tidak memiliki target,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, juga menjelaskan bagaimana pemisahan pajak parkir dan retribusi parkir yang berjalan di lapangan.  “Yang punya tusi-nya parkir itu sebenarnya Dishub, untuk penertiban pengawasan baik pajak atau retribusi. Sehingga fungsi pengawasan itu ada di Dishub, kalau penarikannya tetep Bapenda. Retribusi ada di Dishub, pajak ada di Bapenda” tutur Handi.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ini mengatakan, setelah adanya berita acara walikota Malang, pihaknya mulai memasukkan data ke dalam aplikasi Sisparma (Sistem Informasi Parkir Kota Malang)

“Setelah itu saya masukkan dalam satu aplikasi Sisparma. Saat ini retribusi sudah masuk, nanti tinggal pajak yang kami masukkan. Sehingga dalam satu dashboard itu kelihatan mana titik retribusi, mana titik pajak,” jelasnya.

Nantinya, lanjut Handi, antara pajak parkir dan retribusi parkir dapat memininalisasi potential loss. Lebih lanjut, Handi mengatakan bahwa permasalahan terkait potential loss sudah kerap terjadi karena kurang sinkronnya pajak parkir dan retribusi parkir.

“Problem ini sudah lama dari Undang Undang pajak retribusi parkir dulu pada 2008, jadi ini problem sudah 13 tahun, mudah mudah ini bisa terselesaikan.” tukasnya.

Melihat permasalahan yang terjadi selama 13 tahun terakhir, Handi akan mulai memetakan permasalahan yang ada. Harapannya dapat mempermudah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Bapenda dan Dishub.

Sementara itu, Sutiaji menambahkan bahwa pemerintah harus kerja, kerja, dan kerja. Di samping itu, agar Bapenda dan Dishub berjalan dengan baik, Sutiaji juga akan ikut memantau kinerja kedua lembaga tersebut.

“Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kerja kerja kerja dan kerja, saya akan ngawal sendiri untuk dishub sama bapenda sama PTSP nanti sinergi kita kuatkan. Saya yakin saya akan ngawal benar dan kita tidak punya tujuan lain, hanya peningkatan pendapatan, goalnya adalah kesejahteraan rakyat.” tandasnya. (wah/red)