Akademisi Malang: Demokrasi Harus Didukung Infrasturktur Civil Society

Foto: Diskusi daring HMI. (ist)

BACAMALANG.COM – Salah satu akademisi Malang Raya, Lutfi J. Kurniawan berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi publik bertajuk Kualitas Pilkada Kabupaten Malang di Tengah Pandemi yang digelar oleh Bidang Polhankam Kabupaten Malang baru-baru ini secara daring.

Lutfi J. Kurniawan mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih dalam tahap melakukan proses demokratisasi oleh sebab itu dalam membangun demokrasi yang sehat harus didukung oleh infrastruktur civil society yang kuat.

Lebih lanjut, dalam konteks pilkada lutfi mengatakan bahwa seringkali pemimpin yang lahir dari proses demokrasi pilkada itu tidak kemudian menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, harapan ke depan para penyelenggara bisa kemudian membuat formulasi baru agar pilkada tidak hanya sekedar mengganti kekuasaan tetapi juga menjawab kerinduan masyarakat atas solusi problematika yang sedang dialami.

“Kualitas pilkada tidak hanya sekedar diukur telah bergantinya kepemimpinan daerah melainkan juga bagaimana penyelenggara pemilu mampu memposisikan diri sebagai leading dalam melahirkan kepemimpinan yang amanah baik itu KPU maupun Bawaslu sebagai pengawas.” ujarnya

Dua Pilihan

Senada dengan Lutfi, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik Dewita Hayu Shinta mengatakan hal yang demikian, pilkada hari ini tentu sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya karena kita sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan yakni kepentingan politik dan kepentingan keselamatan rakyat. Jika pilkada terus dilanjutkan maka perlu ini dipertimbangkan sebab pilkada sejatinya harus member ruang atas terwujudnya legitimasi rakyat tidak hanya sekedar administrasi politik negara,” terangnya.

Berdasarkan positive rate di Indonesia yang masih tinggi berkisar di angka 14,5% dari standart WHO 5%, potensi penyebaran Covid- 19 di masa pilkada nanti cukup besar sehingga, KPU maupun bawaslu harus mempersiapkan berbagai rekayasa untuk menciptakan keamanan bagi para pemilih.

“Jika tidak, maka kita akan kehilangan pemilih potensial yang akhirnya akan berdampak pada menurunnya kualitas pilkada,” tukas Dewita. (had/red)