Pilkada Tetap Lanjut, Sutriyadi: Khawatirkan Tingginya Angka Golput

Foto: Diskusi daring HMI. (ist)

BACAMALANG.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Malang menyoroti kualitas pilkada Kabupaten Malang di tengah pandemi. Ketua Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, (Polhankam) Nanang A. Daud menyampaikan hingga saat ini kualitas pilkada Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun setiap periodenya.

Menurut Nanang Daud, menurunnya partisipasi politik di Kabupaten Malang berdampak signifikan terhadap kualitas pilkada yang dilaksanakan.

Apalagi lanjutnya di tengah pandemi seperti saat ini tentu akan memperburuk kualitas jika tidak dikelola dengan baik.

“Sejak Pilkada 2005 partisipasi politik Kabupaten Malang hanya mencapai 68,2 persen, lalu turun menjadi 59,5 persen di tahun 2010 dan pada pilkada serentak jadi 58,5 persen. Perlu upaya ekstra dari seluruh elemen dan penyelenggara harus bekerja keras untuk itu. Karena kan targetnya tahun ini 60-65 persen saja dari target nasional 77,5 persen,” kata Kabid Polhankam HMI Cabang Malang, Nanang.

Nanang Daud mengatakan dalam mengukur kualitas paling tidak terdapat sejumlah faktor penting yang inheren dalam proses pensuksesan pilkada dan faktor-faktor itu harus siap mensukseskan pilkada jika ingin dikatakan sukses.

“Umumnya faktor itu adalah kontestan, penyelenggara (KPU,Bawaslu, DKPP), Pemerintah, TNI, Polri dan pemilih serta kualitas calon juga harus diperhatikan dengan seksama,” katanya.

Sementara Ketua Umum HMI Cabang Malang Sutriyadi menyampaikan bahwa di awal per-31 Maret 2020, Presiden Jokowi telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus corona COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini, wabah ini belum ada tanda-tanda pelandaian, bahkan semakin hari trendnya semakin naik dan semakin susah dikendalikan. Dengan kondisi demikian, dikhawatirkan angka golput semakin tinggi di pilkada 09 Desember nanti.

“Kita khawatir tingginya angka golput jika pilkada tetap berlangsung di tahun ini. Hal ini susah kita hindari mengingat status darurat kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dicabut oleh pemerintah. Atas dasar hak hidup dan menjaga keselamatan di tengah wabah covid ini, masyarakat bisa jadi lebih memilih golput dibandingkan menggunakan hak pilihnya,” ujar Sutriyadi

Oleh karena itu, lanjut pria yang akrab dipanggil yadi, agar pemerintah harus benar-benar memberikan kepastian akan jaminan keselamatan bagi setiap warga yang akan menggunakan hak pilihnya nanti sebagai bentuk counter terhadap adanya kemungkinan tingginya potensi angka golput.

“Ini penting karena menyangkut legitimasi kepemimpinan kepala daerah dari hasil pilkada serentak ini,” tegas Yadi.