Ruh Domein Vekhlaring Dihidupkan Kembali melalui Badan Bank Tanah dalam RUU Cipta Kerja

Foto: Firdaus for BacaMalang

Tulisan ini merupakan refleksi terhadap Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 sepetember, peringatan tersebut seringkali di respon dengan berbagai isu-isu momentual yang berkaitan dengan pertanian dan tanah.

Selain dari pada itu akhir-akhir ini berbagai momen peringatan seringkali RUU Cipta Kerja menjadi isu yang hangat diangkat, pasalnya sampai hari ini Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat masih bersekukuh untuk mempertahankan RUU Cipta Keraja dalam program legislasi nasional padahal telah terjadin penolakan di berbagai elemen terutama oleh elemen mahasiswa.

Sebagai Rancangan Undang-Undang, RUU Cipta Kerja tidak hanya mengatur soal buruh saja (antara perusahaan dengan pekerjaan) namun juga mengatur hal-hal yang fundamental lainya seperti pembukaan lahan sebagai tempat pembangun/lokasi pabrik, jalan dll.

Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diatur juga tentang Badan Bank Tanah yang mana badan ini disamping kewenangannya menguasai karena pada hakikatnya negara dalam konteks pertanahan yang nengacu pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hak untuk menguasai sebab negara dalam penafsiran Pasal tersebut adalah organisasi tertinggi di bangsa ini.

Disamping itu melalui RUU Cipta Kerja Badan Bank Tanah memiliki wewenang untuk memiliki dan mendistribusikan tanah baik ke Badan Usaha Negara maupun swasta.
Perubahan melalui konveksi hak itulah yang pada awalnya negara hanya menguasai berdasarkan amanat konstitusi namun melalui RUU Cipta Keraja negara pun diberi wewenang untuk memiliki.

Kewenangan yang dilimpahkan melalui RUU cipta keraja adalah bukti ruh domein vekhlaring hidup kembali setelah Indonesia merdeka dan di bentuknya Undang-undang Pokok Agrari No. 5 Tahun 1960.

Sejatinya beberapa asas administrasi pertanahan seperti uitwijzing procedure (hubungan hukum seseorang dengan tanah harus ada penetapan), overschrijving ordonatie (pembuatan akta sebagai bukti kepemilikan dilakukan oleh hakim), parate executie (pembebanan hak tanggungan atas tanah dieksekusi melalui penetapan pengadilan), dan domein verklaring (tanah di miliki oleh negara apabila tidak dapat dibuktikan).

Beberapa asas diatas adalah asas yang sudah tidak berlaku lagi setelah UUPA diberlakukan karena semua aturan yang berkaitan dengan tanah baik yang telah diatur dalam Agrarische Wet 1870, Domein Verklaring, Algemene Domeinverklaring, Koninklijk Besluit, maupun Buku II Kitab Undangan-Undang Hukum Perdata khusus mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan hypoteek (juga telah di hapus setelah di berlakukan Undang-undang Jaminan No. 42 Tahun 1996) karena telah dicabut.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya Badan Bank Tanah tidak harus dibentuk karena sudah jelas dan terang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat 3 yang hanya mengamanatkan Negara hanya boleh menguasai bukan memiliki. Kemudian juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 UUPA yang mengakui adanya hak milik (bezit private) dimana hak itu hanya memberikan kewenangan hak milik hanya individu dan badan hukum (yang di dirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di indonesia) bukan negara.

Selain itu apabila di lihat dalam draft RUU Cipta Keraja khusus yang mengatur tentang tanah, Undangan-Undang yang dijadikan rujukan yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Tanah Demi Kepentingan Umum dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari 2 referensi Undang-undang diatas tidak ada satupun Pasal yang mengatur tentang Badan Bank Tanah, hal itu menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah diatur kemudian melalui RUU Cipta Keraja dengan semangat pembangunan.

Penguasaan dan hak memiliki dari Badan Bank Tanah oleh pemerintah tidak lain dan bukan adalah alasan demi kepentingan umum yang mana asas ini bermuara dari landasan bahwa semua tanah memiliki fungsi sosial.

Alasan-alasan itulah yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat yang mau tidak mau harus menyerahkan kepada pemerintah kemudian akan dilakukan ganti kerugian.

Adanya ganti kerugian belum tentu itu adalah kabar gembira bagi petani dan pemilik tanah karena tanah yang diberikan ganti kerugian harus memiliki alas hak yang jelas baik Sertifikat, Akta maupun Letter C.

Apabila penguasaan tanah tidak memiliki alas hak sebagaimana disebutkan diaatas maka tidak bisa dilakukan ganti kerugian karena pada prinsipnya ganti kerugian tanah masih menganut prinsip stelse positif bertendensi negatif bukan stelse positif bertendensi positif.

Namun pada prinsipnya bahwa tidak benar apabila negara mempunyai hak milik atas tanah melalui Badan Bank Tanah karena pada dasarnya negara hanya mempunyai hak menguasai kemudian mendistribusikan seperti amanat konstitusi dengan melaksanakan sepenuhnya cita-cita Reforma Agraria dan seharusnya negara dalam pemberian ganti kerugian tidak menggunakan prinsip stelse negatif bertendensi positif namun harus stelse positif bertendensi positif sehingga adanya rasa keadilan.


Penulis: Firdaus, SH.
– Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
– Staff Kantor Hukum ER Law Firm