Paslon LaDub Ungkap Komitmen Sektor Pendidikan

Foto: Bu Nyai Lathifah (berdiri) saat menghadiri sebuah acara. (ist)

BACAMALANG.COM – Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Lathifah – Didik Budi Mulyono (LaDub) bertekad memperjuangkan pendidikan gratis.

“Jadi jika selama ini tidak terealisasi pendidikan gratis, maka ada yang salah urus dalam sektor kebijakan anggaran pemerintahan selama ini,” ujar Lathifah Shohib.

Pendidikan Gratis

Sekilas informasi, sedari awal Paslon nomor urut dua terus menggemakan pendidikan gratis saat berkunjung dan bertatap muka dengan masyarakat.

Lathifah menjelaskan, pendidikan gratis di Kabupaten Malang sangat bisa diselenggarakan, tergantung dengan kemauan pemimpin dalam hal ini kepala daerah.

Selain pendidikan gratis, wanita yang akrab disapa Bu Nyai ini juga memegang tiga komitmen dalam pendidikan.

Hapus Dikotomi, Sejahterakan Guru dan Pengembangan Ponpes

Mantan Anggota DPR RI yang membidangi masalah pendidikan ini menegaskan nantinya jika ia terpilih menjadi Bupati Malang maka tidak akan ada dikotomi antara pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Saya berkomitmen tidak ada dikotomi antara pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikbud, semua akan mendapat porsi yang adil dan merata, itu komitmen saya,” imbuhnya.

Cucu Pendiri NU itu juga menegaskan jika ke depan akan lebih memperhatikan tentang pondok pesantren di Kabupaten Malang.

Menurut Bu Nyai berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, maka keberadaannya harus dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang ada. Termasuk soal pengembangan infrastruktur dan entrepreneurship di pesantren.

“Kita sudah analisa undang-undang tersebut dan jika tidak menabrak aturan maka infrastruktur pondok pesantren ke depan bisa Kita tingkatkan melalui bantuan dari dana APBD,” tandanya.

Bukan itu saja, komitmen terakhir yakni masalah kesejahteraan guru. Bu Nyai yang pernah menjadi guru ini mengaku sangat mengetahui persis bagaimana kesejahteraan guru yang notabene adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Sehingga, komitmen untuk mensejahterakan guru tidak tetap (GTT) dan juga guru madrasah menjadi komitmen bulat jika diamanahi menjadi Bupati Malang oleh masyarakat.

“Apakah bisa gaji guru naik? Jawabannya sangat bisa, nanti Kita akan sisir anggaran anggaran yang tidak efektif dan Kita alihkan kepada guru, hal ini cukup memungkinkan karena Kami sudah melakukan analisa terhadap postur APBD Kabupaten Malang,” tutup Lathifah. (*/had)