Penerapan New Normal, Efektif Jika Memenuhi 7 Poin

Foto: dr Umar Usman. (ist)

BACAMALANG.COM – Dalam pelaksanaan New Normal membutuhkan 7 point (syarat) agar efektif seperti tidak adanya lagi penambahan kasus positif, contac tracing dilakukan dengan cermat, isolasi PDP / ODP dilakukan dengan baik, serta perlunya social engineering.

“Agar penerapan new nornal berjalan efektif selayaknya memenuhi 7 point’ syarat. Diantaranya, tidak ada lagi penambahan kasus positif, contac tracing dilakukan cermat, isolasi PDP / ODP dilakukan dengan baik, serta penerapan social engineering,” tegas Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman, Rabu (27/5/20).

Dia mengatakan syarat pertama pada dasarnya ketika tidak ada lagi penambahan kasus positif.

Bahkan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu minggu sudah tidak ada lagi penambahan kasus.

Kedua, contac tracing harus dilakukan dengan cermat agar penyebaran kasus bisa ditemukan di setiap sudut kota sehingga pemerintah bisa melakukan isolasi mandiri.

Ketiga, isolasi kasus baik orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang mengisolasi diri di rumah harus dilakukan dengan baik.

Sebelum menerapkan new normal life, daerah harus memenuhi beberapa poin tambahan selain yang telah disebutkan diatas.

Poin kelima, pimpinan satu wilayah harus memperhatikan kecukupan kapasitas kesehatan, baik uji cepat maupun uji kerik.

Perhatian penting juga ditunjukkan pada fasilitas isolasi di rumah sakit, pelacakan dan karantina pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Poin keenam, bupati dan wali kota, wajib intensif melakukan aktivasi dan sinergi dengan pengampu kampung tangguh agar berkomitmen kuat terus mengajak masyarakat menjaga protokol kesehatan.

Point’ ketujuh, komunitas harus agresif dan pro aktif melawan penyebaran Covid-19. “Solidaritas dan kegotongroyongan masyarakat di Malang Raya sudah luar biasa. Hal ini bisa menjadi modal utama mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 di Malang Raya,” urai pria yang juga Direktur RSUD Kota Malang ini.

Social Engineering

Pria alumnus Fakultas Kedokteran Umum Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan, penerapan prokotol kesehatan dalam new normal harus memperhatikan infrastruktur sosial jika ingin berhasil.

Infrastruktur sosial harus diperhatikan untuk bagaimana yang terpenting masyarakat menerapkan social maupun pysical distancing (jaga jarak).

Rekayasa sosial, adalah upaya intervensi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan selama new normal.

Jika pemerintah hanya mengeluarkan aturan-aturan, maka hasilnya tidak efektif seperti penerapan PSBB.

Hal ini karena kesadaran masyarakat itu tidak tiba-tiba muncul dengan hanya adanya aturan. Maka disitulah dibutuhkan rekayasa sosial, terlebih jika dibandingkan dengan pilihan ekonomi.

Umar menjelaskan, rekayasa sosial itu bisa dimulai dari pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalani hidup new normal.

Pengawasan yang jelas dan kedua aturan. Seperti adanya kemudahan dalam mendapatkan masker selayaknya dibagikan secara gratis. Semestinya diberikan hukuman yang tegas jika masih ada pelanggaran.

Selain kedua itu, rekayasa sosial juga bisa dilakukan dengan contoh-contoh secara langsung yang dilakukan oleh kepala maupun petinggi pemerintahan.

Pentingnya sosok untuk keteladanan masyarakat. Seperti Presiden yang sudah mencontohkan terjun langsung. Tetapi para menteri hanya ngomong di media tidak terjun langsung, termasuk gugus tugas yang melalui TV. Jadi kalau cuman ngomong tanpa contoh dampaknya bisa sama saja.

Dampak dari kepiawaian para pemimpin maupun petinggi pemerintahan dalam bersosialisasi langsung kepada masyarakat juga sudah terbukti dan berhasil mengedukasi warganya.

Seperti di Jawa Tengah, Tegal, Bandung itu cukup intens pemerintahnya terjun langsung dan dampaknya masyarakat bisa lebih terkendali, angka kasus landai bahkan cenderung turun. Jadi faktor itu masih dibutuhkan di Indonesia.

“Jelasnya rekayasa sosial atau social engineering di masyarakat itu harus meliputi edukasi, sosial, dan bagaimana cara penerapannya,” terang Umar.

Selamatkan Ekonomi dan Kesehatan

dr Umar menjelaskan, kebijakan New Normal menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Pasalnya, keadaan perekonomian juga harus diselamatkan.

“Kebijakan ini akan menjadi stabilisator terciptanya ekuilibrium baru dalam perekonomian. Namun demikian, langkah ini perlu mempertimbangkan beberapa hal,” terang Umar.

Pertama, kata dia, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan bijak serta menggunakan istilah-istilah yang lebih familiar di masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Kedua, momentum penerapan new normal harus tepat waktunya, sehingga ketika melihat perkembangan kasus Covid-19, jangan sampai kebijakan ini diberlakukan pada saat angka penularannya masih progresif.

“Ketiga, perlu klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang akan mulai dilonggarkan agar geliat aktivitas ekonomi yang diharapkan tidak kemudian diikuti oleh meningkatnya angka penularan Covid-19 yang jauh lebih merugikan,” pungkas dr Umar. (had/red)