Update Kasus Kayutangan Herritage, Kejari Akan Mintai Keterangan PPK

Foto: Kajari Kota Malang, Andi Darmawangsa. (ist)

BACAMALANG.COM – Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek Kayutangan (Kayutangan Herritage) memasuki babak baru dengan adanya rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kami akan memanggil bagian PPK untuk dimintai keterangan,” terang Kajari Kota Malang, Andi Darmawangsa, Rabu (27/05/2020) siang.

Sekilas informasi, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jawa Timur, intensif mendalami kasus dugaan penyimpangan poyek Kayutangan Heritage di Klojen, Kota Malang.

Dalam waktu dekat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek akan dimintai keterangan.

Terkait perbaikan proyek, Kejaksaan Negeri Malang  menyatakan tidak tahu.

 “Terkait perbaikan di lokasi, Kami tidak tahu, pihak mana yang mengerjakan. Karena itu, akan dilakukan pemanggilan lagi,” imbuh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang, Ujang Supriyadi.

Sebelumnya, Kejaksaan telah memeriksa 8 orang, mulai Kepala Dinas PU, Direktur CV Banggapupah sebagai pelaksana proyek, 1 orang konsultan pengawasan, konsultan perencanaan, 1 dari DPUPR dan 3 orang dari kelompok kerja.

Terpisah, Ramdani, Direktur CV Banggapupah yang menjadi pelaksana dalam proyek tersebut mengaku, pihaknya menyerahkan meterial untuk pengujian.

“Kami menyampaikan seperti yang menjadi pengaduan. Biar diuji. Soalnya Kami sudah menguji, dan sudah diajukan ke Dinas. Bahkan hasilnya di atas standart dari Dinas,” terangnya.

Ia menjelaskan, proyek yang dikerjakan sudah selesai bulan Desember 2019. Proyek tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar.

“Lama pekerjaan 2 bulan. Selesai bulan Desember. Kami mengerjakan pemasangan batu andesit serta ampyangan,” pungkas Ramdani. (yog/had)