Perkara Perusakan Tanaman Jeruk di Selorejo Dau Terus Bergulir

Purwati (tengah) menunjukkan bukti pengaduan yang sudah diterima dari Polres Malang (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Perkara perusakan tanaman jeruk di Desa Selorejo, Kecamatan Dau terus bergulir setelah beberapa waktu lalu perwakilan petani melayangkan aduan ke Polres Malang.

Seperti diketahui, tanaman jeruk yang dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu digarap oleh beberapa petani di tanah kas Desa Selorejo. Para petani dalam hal ini berstatus penyewa.

Wiwid Tuhu Prasetyanto SH MH, selaku kuasa hukum para petani menyampaikan bahwa perusakan tanaman jeruk itu dilakukan karena adanya klaim jika tanah kas desa tersebut sudah diambil alih pengelolaannya oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Tuhu pun menegaskan jika hal itu tidak benar.

“Ada isu yang menyebutkan bahwasannya tanaman jeruk milik petani telah dikelola oleh BUMDes Dewarejo Desa Selorejo, maka hal tersebut hanyalah klaim bohong. Sebab nyatanya tidak pernah ada penyerahan dari petani atau keputusan pengadilan yang mewajibkan adanya penyerahan kepada BUMDes Dewarejo atau yang lainnya,” kata Tuhu, Minggu (28/6/2020).

Dilanjutkan Tuhu, para petani yang dalam perkara ini merupakan korban, malah dituduh menggarap lahan secara sepihak.

“Faktanya petani pemilik tanaman jeruk penggarap tanah kas desa adalah tetap menggarap lahan sebagaimana biasa. Sehingga bilamana benar terdapat laporan perihal menuduh petani melakukan penjarahan dikebun yang dikelola oleh BUMDes Dewarejo, maka tuduhan tersebut merupakan tuduhan palsu yang patut kiranya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelaporan palsu, yang akan pantas untuk dilakukan suatu upaya hukum tertentu,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi, yang juga pendamping petani jeruk Selorejo, meminta kepada aparat penegak hukum agar benar-benar serius menangani perkara ini. Dia mengatakan bahwa atas peristiwa itu, para petani sudah mengalami kerugian materiil yang nilainya tidak sedikit.

“Kalau pun benar ada pihak mendalilkan sebagai yang berhak atas obyek tanah itu, maka semestinya melakukan upaya hukum yang sesuai dan bukan melakukan tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting dengan melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan,” pungkas pria yang akrab disapa Didik ini. (mid/yog)