Perkara Perdata, BBHAR Kabupaten Malang Ambil Langkah Preventif

BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memfasilitasi perkara perdata yang terjadi di Desa Glanggang Pakisaji (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang mengedepankan upaya preventif pada perkara sengketa peralihan hak atas rumah dan tanah di Desa Glanggang, Kecamatan Pakisaji.

Ketua BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Agus Subyantoro SH menjelaskan kronologis perkara peralihan hak atas rumah dan tanah tersebut. Perkara perdata ini melibatkan Ninik Mujiati dan Karina.

“Karina ini punya hutang kepada Ninik Mujiati senilai Rp 70 juta. Kemudian Karina menjual tanah dan rumah atas nama neneknya, kepada Darsono selaku suami Bu Ninik. Dimana penerbitan akta yang dilakukan notaris atas nama Yosi Setiawan adalah cacat hukum,” kata Agus, Jumat (29/1/2021).

BBHAR kemudian dimintai bantuan agar menyelesaikan perkara tersebut. Akhirnya hari ini kedua belah pihak termasuk notaris dipertemukan.

“BBHAR mensomasi notaris dan mengadukan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang Raya bahwa diduga menerbitkan akta tanpa semestinya. Dan notaris meminta kita untuk diselesaikan secara damai,” terang Agus.

Pada pertemuan hari ini, ada sejumlah kesepakatan yang dibuat. Ada tiga poin secara garis besar.

“Akhirnya hari ini diselesaikan secara damai. Pertama, Karina diminta mengangsur hutang 10 kali. Kedua, setelah angsuran pertama sebesar Rp 25 juta, akta tersebut dititipkan ke notaris. Ketiga, pada angsuran kelima atau setelah mencapai Rp 35 juta, sertifikat hak milik atas nama Darsono dikembalikan atas nama nenek Karina, Bu Kasiatin. Penyelesaian perkara ini disaksikan juga anak-anak Bu Kasiatin dan perangkat Desa Glanggang termasuk pengacara,” tutur Agus.

Terakhir, Agus bilang, perkara ini mencuat pada bulan Desember tahun 2020 lalu. Total luas tanah dan rumah yang diperkarakan mencapai 202 meter persegi.

“BBHAR berkeinginan menyelesaikan sengketa atau perselisihan perdata dengan mengutamakan mediasi,” Agus mengakhiri. (mid/yog)