Pembangunan Ekonomi Hijau di Kawasan Konservasi Pulau Komodo

Foto: Pietra Widiadi. (Ist)

Oleh : Pietra Widiadi

Pada tgl 29 November yang lalu, Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini merupakan tindak lanjut dari hebuh soal Jurasic Park di Pulau Komodo, saat “happening” truk pekerja dangan Komodo.

Sebelum melaksanakan RDP, Komisi IV sudah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lebih dekat, kondisi keadaan di Pulau Komodo dan Pulau Rinca dimana umumnya sebagai habitat binatang yang masih tersisa dari jaman purbakala.

Persoalan muncul saat Pulau Komono, tepatnya Taman Nasional Komodo menjadi salah satu “the new ten Bali’s”. Di mana Indonesia akan mengembangkan destinasi wisata yang akan didorong menjadi terkenal seperti Bali.

Tentu ini upaya yang patut dipresiasi dan membanggakan. Meski pada sisi lain, pengabaian terhadap habitat yang dilindungi yang merupakan warisan dunia ini juga terjadi.

Pemindahan warga dari pulau yang dihuni, adalah salah satu pengabaian tentang kearifan budaya lokal, dimana warga masyarakat hidup rukun di pulau-pulau yang juga dihuni oleh binatang purba tersebut.

Kunjungan dan RDP DPR RI, adalah upaya untuk mendapatkan suara dari para ahli dan masyarakat yang terdampak.

Pandangan dari para akademisi dari IPB, UGM, UI dan juga dari LIPI serta dari Non-Government Organization, seperti WWF, SunSpirit dan YKSP dalam RDP itu sangat membantu DPR untuk mengambil sikap.

Saran dan pandangan para ahli memberikan gambaran bahwa meindungi habitat binatang purba ini menjadi sangat penting. Bukan hanya soal ekonominya saja.

Memberikan ruang pada wisatawan untuk lebih dekat dengan kenyataan hidup dari Komodo adalah sesuatu. Namun melindungi para Komodo dari kepunahan juga sesuatu banget.

Sejauh dari RDP DPR RI, memberikan gambaran bahwa Komisi IV menerima masukan dan saran dari para ahli konservasi untuk disampaikan ke Pemerintah untuk mendapatkan sambutan.

Dan tentu saja memberikan syarat yang bijaksana untuk menghasilkan pengembangan dan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan, antara ekologi dan ekonomi untuk medorong pelestarian dan kesejahteraan.

Selain itu, dari kalangan Komisi IV juga menegasakan bahwa ini merupakan praktek dari UU Cipta Kerja (CK) yang baru saja disahkan.

Dengan demikian maka perlu ada pemahaman bersama dan upaya perbaikan bersama, supaya dalam pelaksanaan UU CK tidak memberikan dampak butuk pada pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Langkah itu, menggambarkan bahwa ekonomi hijau menjadi sebuah keniscayaan untuk menghasilkan pelestarian dan kesejahteraan umat manusia dan mahluk hidup di bumi. Lebih-lebih di bumi pertiwi, Indonesia.

Penulis : Pietra Widiadi Praktisi Pemberdayaan Masyarakat. (*)