Negara Lagi Genting, Setwapres Pecat Tenaga Ahli Stunting

Foto : Rapat koordinasi teknis TP2AK stunting di Jakarta. (ist)

BACAMALANG.COM – Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres memecat secara sepihak enam tenaga ahli yang tergabung dalam Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil alias TP2AK Stunting.

Pemecatan yang dilakukan Setwapres ini dinilai bukan pada waktu yang tepat. Pasalnya, saat ini situasi negara sedang genting karena seluruh stakeholder terfokus menangani Coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Selain itu, pemecatan tersebut dinilai melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

“Ini lembaga negara, pemerintah. Masa justru mencontohkan hal yang tidak baik kepada publik. Apalagi alasan pemecatan yang dilakukan terkesan mengada-ngada dan tidak sesuai prosedur ketenagakerjaan,” ucap kuasa hukum tenaga ahli TP2AK Stunting, Ridho SH, dalam rilis yang diterima bacamalang, Selasa (31/3/2020).

Alasan pemecatan keenam tenaga ahli ini, menurut Ridho, karena kinerja mereka buruk. Namun, pihak Setwapres tidak dapat menjelaskan kinerja buruk seperti apa yang dimaksud.

“Klien kami tidak pernah menerima SP 1, 2 , maupun 3. Tiba-tiba dipanggil satu persatu oleh juru bayar yaitu PT LPPSLH, dan langsung dipecat begitu saja. Padahal mereka dikontrak selama 30 bulan, dan baru akan berakhir tahun 2021 mendatang,” urai Ridho.

Akibat kejadian ini, menurut Ridho, para tenaga ahli stunting korban pemecatan mengalami tekanan psikologis yang hebat. Apalagi, ditengah situasi darurat Covid-19 ini.

“Mereka punya anak, istri, punya keluarga, dan rata-rata merupakan tulang punggung keluarga. Apa ini bisa disebut manusiawi ?. Setahu saya, sampai hari ini belum ada satu pun dari mereka yang mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.

Lebih jauh, Ridho bilang, pihaknya telah melakukan upaya perundingan dengan Setwapres yang diwakili oleh PT LPPSLH, namun tidak menemui titik temu. Rencananya, perkara ini akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar para korban memperoleh keadilan.

“Kami menuntut ganti rugi atas kerugian materil akibat PHK sepihak ini senilai Rp3,5 miliar,” pungkasnya. (Sam)