Tes Covid-19 di RS Plat Merah Ditarik Biaya? Bupati Sanusi: Laporkan!

HM Sanusi (Dhimas)

BACAMALANG.COM – Bupati Malang, HM Sanusi dengan tegas menyampaikan kepada masyarakat bila ada yang ditarik biaya saat melakukan tes Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah bisa mengajukan laporan.

“Lapor saja ke Satgas. Satgas Covid-19 ada di Kepanjen, hotline-nya sudah ada. Ketika itu (terjadi) langsung laporkan, nama oknumnya siapa,” kata Sanusi, belum lama ini.

Menurut Sanusi, ketika melaporkan, masyarakat juga harus memiliki bukti. Bukti yang Sanusi maksud bisa dalam bentuk rekaman video atau audio.

“Kalau tidak bisa lapor, rekam saja, siapa yang narget nanti ya kita ambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang narget dianjurkan untuk rekam. Minimal sebagai bukti,” terangnya.

Sebagai informasi, di Kabupaten Malang terdapat tiga rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga rumah sakit itu antara lain, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dan RS Wava Husada di Kepanjen, kemudian RS Prima Husada di Singosari.

Dari ketiga itu, hanya RSUD Kanjuruhan yang merupakan rumah sakit plat merah atau milik Pemerintah Kabupaten Malang. Sementara dua lainnya merupakan rumah sakit swasta.

“Semua pembiayaan untuk yang ada hubungannya dengan Covid-19 itu ditanggung pemerintah kabupaten. Semuanya. Tesnya, segalanya, tidak ada yang bayar. Yang jelas seperti di rumah sakit Kanjuruhan, rumah sakit resmi, tidak ada pembiayaan apapun karena sudah ditanggung gugus tugas percepatan penanganan Covid-19,” tegasnya. (mid/yog)