GUNUNG KAWI

Pietra Widiadi

Oleh : Pietra Widiadi

BACAMALANG.COM – Menjelang pilkada Kabupaten Malang, kontestasi dan kapasitas calon tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam mengorganisir masa supaya memilih pasangan tetapi juga harus piawai dalam memahami persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Salah satu adalah beralihnya fungsi lahan yang pada jangka waktu tertentu akan mengakibatkan rawan air, terutama di Kawasan Menara air di Guning Kawi. Untuk itu para calon yang akan bertanding untuk menduduki Kursi Bupati harusnya memperhatikan ini. Pada kaitan ini penulis akan mencoba melihat secara lebih cermat apa yang perlu diteliti lebih mendalam.
Menyebut Gunung Kawi, sepertinya menyatakan kedekatan pada cara memperkaya dengan cara gaib. Jadi soal Gunung Kawi selalu digambarkan dengan “pesugihan” atau pencari kekayaan dengan cara magis dengan datang berjiarah ke makam Eyang Djoego dan R.M. Iman Soedjono, di desa Sumbersari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Meskipun di sekitar puncak Gunung Kawi, juga terdapat tepat yang tidak kalah magisnya dengan makam tempat pesugihan tersebut, yaitu yang disebut dengan Kraton Gunung Kawi di Pitrang, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Atau di sekitar bukit kecil di desa Sumbersuko yang disebut dengan Gunung Katu yang dikenal sebagai tempat bertumbuhnya Ken Angrok. Namun dalam tulisan opini ini, penulis tidak hendak mengajak pada pemahaman yang sudah umum itu, tetapi mengajak pembaca untuk mencermati fungsi ekologis Gunung Kawi yang terletak di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Blitar.
Dalam pembahasan ini, penulis akan menfokuskan pada bagian Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan, karena terjadi perkembangan yang menarik di wilayah kecamatan ini. Meskipun perkembangan menarik juga muncul di Kecamatan Ngajum dan Wonosari serta daerah yang bertengger di lereng Gunung Kawi. Perkembangan menarik itu adalah perubahan sosial di Kawasan itu. Menjamurnya perumahan-perumahan kecil yang sejajar dengan townhouse atau perumhan-perumahan kecil dengan jumlah unit rumah yang dibangun kurang dari 50 rumah. Ini merupakan sebuah alih fungsi lahan dari pertanian/perkebunan menjadi permukiman. Beralihnya lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi non pertanian, industry kecil rumahan dan besar seperti pabrik pengilahan susu, munculnya ruko-ruko untuk berjualan. Perkembangan ini menjadi begitu pesat dalam 10 tahun terakhir ini.

Alih fungsi lahan

Tumbuhnya perumahan-perumahan kecil ini, tidak hanya karena perkembangan jumlah penduduk di Kawasan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu), namun juga terjadi alih fungsi lahan di sebagian besar Kawasan lereng Gunung Kawi, khususnya di sisi Tenggara, di Kecamatan Wagir begitu nampak. Kecamatan ini, cukup dekat ke arah kota, melalui jalur Bandulan Wagir ataupun dari jalur Klayatan ke Wagir atau dari jalur Sukun ke Kebonagung dan Wagir.
Dari amatan selama hampir 5 tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini, Nampak sekali alih fungsi lahan ini terjadi dengan cepatnya karena (1) perubahan lahan pertanian menjadi perumahan; (2) perubahan kawasan usaha rumahan kecil yang menjadi industri kecil dan rumah tangga; (3) berubahkan lahan-lahan sepanjang jalan utama menjadi pertokoan dan usaha dagang lainnya; (4) alih kepemilikan dari warga desa di Kawasan Kecamatan Wagir kepada non penghuni (secara sosiologis disebut dengan absente). Pengertian tanah absentee ini adalah lahan-lahan kosong atau lahan-lahan produktif pertanian yang dimiliki oleh warga yang bukan berasal dari desa setempat, umumnya dari kota untuk investasi pribadi jangka panjang.
Dengan pola kepemilikan absentee, juga merubah pola pengelolaan lahan. Salah satu perubahan pola pengelolaan lahan adalah dari usaha perpertanian pangan, seperti jagung, singkong, ubi dan tanaman pangan lainnya menjadi usaha perkebunan tanaman keras jangka pendek seperti sengon (Albizia chinensis) dan sejenisnya atau tanaman keras seperti mahoni dan jati mas. Atau bahkan terdapat lahan-lahan yang dibiarkan kosong oleh pemilik absentee-nya.
Alih fungsi lahan ini, secara umum berpengaruh pada fungsi ekologis Kawasan lereng Gunung Kawi, sisi tenggara tersebut. Kawasan konservasi (atau Kawasan yang berfungsi ekologis) yang berfungsi sebagai kawasan menyimpan air hujan. Pengertian Kawasan ekologis dan konservasi di sini lebih pada Kawasan yang berfungsi sebagai Kawasan tangkapan air (hujan) atau disebut pula sebagai catchments area. Kawasan ini umumnya adalah Kawasan yang dikembangkan sebagai Kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dan perkebunan/pertanian yang dikelola secara individu dengan tanaman yang cepat dipanen namun berdampak pada pengurangan ketersedian air, baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat maupun kebutuhan pengairan tanaman pangan di pertanian.

Berkurangnya ketersedian air

Sebuah desa di lereng Tenggara Gunung Kawi, namanya Sumbersuko yang memiliki dusun dengan nama Sumberpang. Mengeja nama desa dan dusun ini, membayangkan tentang sumber air, di mana air berlimpah. Namun kenyataan berkata lain, dalam 10 tahun terakhir, desa yang awalnya memiliki sekitar 25 sumber air besar dan kecil ini, berkurang sangat banyak dan hanya meninggalkan 9 sumber air yang tidak lagi cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pada musim kemarau.
Banyak sebab yang mengakibatkan berkurangnya sumber air di desa Sumbersuko, ataupun desa-desa yang lain di seputaran lereng Gunung Kawi. Kalau melihat cuaca dan curah hujan, nampaknya bukan karena berurangnya atau berubahnya curah hujan di Kawasan ini, karena curah hujan masih cukup tinggi. Bisa jadi ini terjadi karena alih fungsi lahan itu, sehingga air tidak tersimpan dalam kantung-kantung air di Kawasan tangkapan air.
Berkurangnya ketertutupan vegetasi/tanaman (vegetations cover) mungkin jadi salah satu sebab, selain karena makin banyak alih fungsi lahan yang tertutup tanaman menjadi bangunan, seperti yang penulis paparkan sebelumnya. Bahkan ada yang menyampaikan pola pengelolaan jenis tanaman keras tertentu yang banyak mengkonsumsi air, seperti sengon dan waru taau jabon. Kawasan Gunung Kawi memang tertutup dedauan hijau tetapi dedauan ini tidak mencerminkan adanya pelestarian kantung-kantung air, jika bukan menanam tanaman keras tahunan dan atau bambu, misalnya.
Bila merunut dari Kawasan Gunung Kawi sekitar puncak ke arah Kecamatan Wagir, di jalur itu sudah ditemukan beberapa industri ternak. Yang nampak berkembang adalah ternak ayam besar dan kecil serta ternak lembu perah susu dalam cakupan lahan yang cukup luas. Selain menggunakan lahan, mereka juga mengkonsumsi air dengan jumlah cukup besar pula. Tentu ini bukan satu-satunya untuk mengatakan berkurangnya ketersediaan air di Kawasan lereng Gunung Kawi. Terdapat banyak sebab sehingga ketersediaan air berkurang, terutama untuk pasokan kebutuhan pertanian.
Selain desa Sumbersuko, dibawahnya masih ada desa-desa yang membutuhkan air untuk keperluan rumah tangga dan lahan pertanian seperti di Gondowangi, Pandanrejo atau bahkan di bawahnya lagi desa Mulyorejo atau Pandanlandung misalnya.
Perubahan alih fungsi lahan dan berkurangnya air, bisa dilihat dari debit dan ketinggian dari kali Metro yang bermuara di Gunung Kawi. Debit dan ketinggian permukaan air Kali ini menjadi barometer terntang ketersediaan air di kawasan tersebut. Keresahaan tidak Nampak baik oleh warga masyarakat ataupun yang menjadi pemangku kepenting terhadapa kali Metro tersebut. Debit air yang makin berkurang dan ketinggian permukaan air yang makin dangkal bukanlah soal, pada sisi lain bisa menjadi tempat sampah besar.

Kesenjangan dalam Perencanaan Tata Ruang

Kecemasan pada ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, juga untuk kebutuhan pertanian nampaknya akan makin besar dalam 10 tahun ke depan. Kecemasan ini, bisa menjadi bertambah besar, tatkala kita menyimak dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Malang tahun 2010. Gambaran rencana pengelolaan ruang dan pola ruang di Kabupaten Malang nampak ingin mewujutkan Kabupaten Malang menjadi Kawasan Perkotaan. Pembangunan difokuskan pada kecamatan tertentu yang dianggap akan mampu mendongkrak ekonomi Kabupaten (baca juga masyarkat), seperti kecamatan Ngantang, Pujon, atau Sumbermanjing Wetan. Sepertinya kehidupan dan pembangunan akan berkembang meningatkan kesejahteraan itu merubah pada kehidupan perkotaan.
Ini sebuah kesenjangan yang besar, ternyata kemudian ada kecamatan yang tidak mendapatkan gamabaran yang cukup seperti Kecamatan Wagir yang sangat dekat dengan wilayah Kota Malang. Kedekatan ini, kemungkinan akan mendorong Kawasan kecamatan ini menjadi penopang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Kota Malang. Sehingga lambat laun Kawasan perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang segera berubah dari pertanian dan perkebunan menjadi permukiman. Selain itu, Gunung Kawi yang disebutkan merupakan Kawasan tangkapan air yang mampu menyediakan air tidak secara jelas disebutkan bagaimana harus dilindungi. Ketidakpedulian ini bisa dilihat bahwa dokumen RDTR (Rencana Detil Tat Ruang) Kecamatan Wagir tidak ditemukan, mungkin dianggap kurang penting untuk disusun dibandingkan dengan kawasan yang akan tumbuh pesat dengan kekuatan perkembangan ekonomi perkotaan sepeti Ngantang dan Punjon misalnya.
Jadi secara umum nampaknya dokumen RTRW itu perlu segera ditinjau ulang, bahkan direvisi, kalau tidak kerusakan Kawasan tangkapan air di Gunung Kawi akan segera semakin besar. Memang nampaknya pertumbuhan permukiman yang sangat pesat seperti memang tidak ditata dan diawasi. Atau adanya industry perternakan yang membutuhkan pasokan air yang cukup besar juga bermunculan. Maka makin luasnya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak hadir dalam pembangunan yang dilakukan masyarakat. Sebagai regulator, Pemerintah sepertinya tidak cukup perhatian untuk memberikan perlindungan Kawasan Gunung Kawi. Meski Gunung Kawi dengan jelas dinyatakan sebagai Kawasan lidung dan resapan dalam pasal 33 RTRW Kabupaten Malang yang menjelaskan tentang Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Ini jelas sebuah indikasi tindakan abai, tindakan yang tidak melihat jauh ke depan bahwa kebutuhan air (baca air bersih) menjadi kebutuhan utama warga masyarakat yang harus disediakan oleh Pemerintah. Bahwa kalau kemudian kita berpikir bahwa dokumen RTRW disusun secara normatif saja, dan tidak cukup kuat memberikan gambaran tentang Nilai Konservasi Tinggi (atau HCV – Hight Conservation Value) maka hasilnya adalah sebuah bencana. Sebagai dokumen rujukan dalam menyusun dokumen kerja, seperti dokumen RPJM Kabupaten, seharusnya penekanan NKT harus cukup kuat, termasuk scenario adanya ancaman kerusakan. Dalam hal ini, dalam penyusunan dokumen RTRW setidaknya merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan juga dalam penyusunan RPJM yang didasarkan KLHS RPJM seperti yang diamanatkan oleh Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Untuk melihat lebih dalam terkait dengan kebijakan yang memberikan perlindungan masa depan warga masyarakat, selain mencermati dokumen RTRW, juga perlu mencermati dokumen penyerta yang lain yaitu dokumen KLHK RTRW, KLHS RPJM Kabupaten dan RPJM Kabupaten, yang kemudian sangat perlu dicermati dokumen RKP. Sehingga kita bisa memastikan apakah pembangunan itu memang disusun untuk memberikan kesejahteraan atau sebaliknya.

Catatan redaksi : Penulis adalah Founder Pendopo Kembangkopi (dial-foundation), lembaga nir-laba yang terletak di dusun Ngemplak, desa Sumbersuko, Wagir, Kabupaten Malang – Lereng Gunung Kawi dan saat ini aktif sebagai Green Policy & Governance Leader di WWF Indonesia. Email dialfoundation@live.com.