Bea Cukai Jatim II Himpun Rp 49,7 T Sepanjang Tahun 2020

Press Gathering 2020, dengan pembicara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Oentarto Wibowo. (ist)

BACAMALANG.COM – Pandemi Covid-19 telah banyak menghambat kinerja perkantoran, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan tugasnya. Tugas-tugas tersebut sama seperti dengan kantor wilayah lainnya, terdapat 4 tugas fungsi yaitu Trade Facilitator, Industrial Assistance, Revenue Collector dan Community Protector. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan seluruh unti kerja selalu mematuhi protokol kesehatan.

Kanwil DJBC Jawa Timur II terus bekerja keras untuk memastikan peningkatan pengawasan dan penindakan barang ilegal. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Oentarto Wibowo, mengatakan pihaknya tengah meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang illegal. Karena barang-barang yang dilarang khususnya narkotika sangat populer beredar di Jawa Timur. Karena ini yang menjadi perhatian Bea dan Cukai, mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mencegah maraknya peredaran barang ilegal.

“Ternyata barang-barang yang dilarang itu cukup ada tren meningkat di Jawa Timur, itu terutama Narkotika, narkotika itu melalui kiriman-kiriman pos, jadi kami mohon instansi terkait terutama pada aparat penegak hukum dan aparat yang bergerak di bidang pendidikan betul-betul lebih memperhatikan. Kita bisa bersama-sama memperhatikan budaya dalam kutip, mempergunakan obat-obat terlarang ini harus kita terus kita cegah, karena sudah cukup menjangkau daerah-daerah yang kecil,” jelas Oentarto Wibowo.

Pada tahun 2020, Kanwil DJBC Jatim II berhasil menghimpun pendapatan sebanyak Rp 49.773.539.040.539,00 target penerimaan yang ditetapkan yakni sebesar Rp 47.241.787.401.000,00 atau mencapai 105.36 %. Dari total penerimaan yang berhasil dikumpulkan, 98,22% diantaranya merupakan penerimaan dari cukai hasil Tembakau, Etil Alkohol maupun minuman mengandung Etil Alkohol.

Dari sisi community protector, upaya pengawasan dan penindakan terhadap barang illegal akan terus ditingkatkan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Selama tahun 2020 Kanwil BC Jatim II telah melaksanakan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) yang terbit sebanyak 661 SBP dan terdiri atas 385 SBP untuk penindakan terkait Barang Kena Cukai (BKC) serta 276 SBP untuk penindakan Non BKC. Penindakan tersebut berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp 13.701.732.114,00 dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 33.093.816.044,00.

“Tahun ini dibidang kegiatan penindakan kami melakukan namanya menerbitkan SBP Surat Bukti Penindakkan, jadi kegiatan dalam tanda kutip represifnya dalam rangka penertipan itu diterbitkan 661 SBP jadi, cukup banyak itu kalau satu bulan mungkin sekitar 25-30 penindakan kegiatan, hampir setiap hari ada kegiatan penindakan khususnya dibidang cukai, karena selain kami mendapatkan amanah untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sisi cukai hasil tembakau, kami juga ada dalam tanda kutip tugas untuk menekan produksi perederan konsumsi hasil tembakau illegal itu.” Tegas Oentarto Wibowo.

Untuk tren penindakan BKC, sampai tanggal 30 Desember 2020 Kanwil BC Jatim II berhasil mengamankan 27.851.300 batang rokok, 427.895 gram tembakau iris (TIS), 31,46 Liter Liquid Vape (HPTL), dan 8.402,06 liter MMEA (miras). Sebanyak 20,822,216 batang atau sebesar 75% dari jumlah BHP rokok illegal yang berhasil diamankan merupakan rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Sedangkan sisanya sebesar 21% meupakan rokok salah personalisasi, 2% salah peruntukan, dan 1% merupakan rokok dengan pita cukai bekas dan palsu.

Tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menetapkan kebijakan tariff cukai hasil tembakau di tahun 2021 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Kebijakan tersebut ditinjau dari lime aspek yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan. Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan.

“Memang pemerintah sudah memutuskan bahwa terdapat kenaikan tarif cukai di tahun 2021 nanti yang InsyaAllah mulai berlaku tanggal 1 februari 2021. Dan kenaikan itu bervariasi mulai dari yang tertinggi sampai ke golongan II, tapi alhamdulillah untuk golongan 3 Sigaret Kretek Tangan itu tidak mengalami kenaikan, jadi masih seperti tarif yang lalu, kebijakan ini tentunya adalah sebagai imbangan dari antara kesehatan dengan pekerjaan , keberlangsungan industri, dan penerimaan negara itu menjadi concern semua, dan ini InsyaAllah juga bisa di Akomodir didalam sturktur tarif cukai yang baru, mudah-mudah ini juga bisa sedikit membantu mempertahankan tenaga kerja” pungkasnya. (wah)