72 Advokat Baru Dilantik, Ketua DPC Peradi Malang Raya: Harus Patuhi Kode Etik Profesi

Ketua DPC Peradi Malang Raya, Iwan Kuswardi SH, saat acara pembekalan advokat baru. (ist)

BACAMALANG.COM – Sebelum menjalani profesi sebagai advokat, puluhan advokat ‘baru’ dibekali tentang kejujuran dan etika sebagai advokat. Pembekalan ini diberikan oleh para seniornya dari DPC PERADIĀ  (Perhimpunan Advokat Indonesia) Malang Raya di Hotel Savana, Senin (25/04/2022).

Pembekalan ini diberikan sebagai bekal bagi para advokat baru, setelah mereka menerima Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Tahapan pembekalan itu, wajib diberikan sebelum pembagian Kartu Anggota Advokad (KTA) secara simbolis. Apalagi para advokad itu, sebelumnya sudah menjalani Berita Acara Sumpah (BAS).

“Pembekalan ini diberikan sebelum penerimaan kartu anggota advokat. Terutama tentang etika profesi dan organisasi. Selain itu, untuk mengenal lebih dekat profesi advokat. Agar jangan sampai salah arah,” jelas Iwan Kuswardi, SH selaku ketua DPC Malang Raya.

Ditambahkannya, seluruh anggota baru berjumlah 72 orang. Namun, pada  kesempatan ini, anggota baru angkatan ke 6 masih belum bisa hadir seluruhnya. “Setelah ini, para anggota baru sudah bisa menjalankan profesinya sebagai advokat. Dan sudah pasti diterima pihak pengadilan,” lanjut Iwan.

Wakil Ketua I DPC PERADI Malang Raya Eko Arif Pujiantoro menambahkan, materi pembekalan ini terkait materi kejujuran dan tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab  sebagai seorang advokat yang bertugas membantu para pencari keadilan hukum.

“Yang utama adalah kejujuran sebagai seorang advokat atas tugas dan kewenangannya. Kemudian, kami juga membekali materi tanggung jawab sebagai apresiasi terhadap kliennya. Dengan melaporkan setiap kegiatan penanganan perkara yang dilakukan, secara berkala,” terang Eko.

Selain pembekalan yang dilakukan setelah penerimaan KTPA ini, para advokat akan difasilitasi dan diarahkan untuk mengikuti program Upgrading Course secara rutin dan berkala. Kegiatan ini sendiri akan rutin digelar, dalam kurun waktu enam bulan sekali. Dengan mengulas berbagai problematika dasar dan hal-hal terbaru dalam implementasi profesi advokat di Indonesia. (him)