Aduan Perkara Tak Kunjung Ditindaklanjuti, Bakal Surati Kapolda Jatim

Tim Kuasa Hukum Hananto, Sandi Budiono, S.H, Oktovio Hantrisa, S.H, Rohmat Basuki, S.H dan Andi Rachmanto, S.H saat berada di Mapolda Jatim. (Eko)

BACAMALANG.COM – Dinamika proses penegakan hukum terkadang menjadi hal yang terasa sulit bagi sebagian kalangan. Pasalnya, selain terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, penafsiran dalam klausul pasal penjerat harus dipahami, belum lagi berbicara prosedur pelaporan yang harus ditempuh.

Seperti halnya dalam perkara yang dialami Hananto Wonomihardjo, seorang warga Jombang yang merasa sebagai korban didalam kedudukannya sebagai terlapor dalam ‘laporan palsu atau pemberian keterangan palsu’ yang dilakukan oleh ‘BWP’ yang mana dalam hal ini laporan pelapor diberhentikan (SP3) oleh penyidik dan pihak Hananto selanjutnya melaporkan balik.

Didampingi oleh tim kuasa hukumnya dari LBH Malang Sandi Budiono, S.H, Andi Rachmamto, S.H, Rohmat Basuki, S.H dan Oktovio Hantrisa, S.H, Hananto melaporkan balik dengan dugaan Merekayasa Suatu Kronologi Tindak Pidana kepada Pihak Kepolisian, Pasal 220 KUHP jo. Tindak Pidana Memalsukan Keterangan Saksi pasal 242 KUHP.

“Benar mas kami mengadukan atau melaporkan balik pada 4 Juni 2021 dengan nomor aduan B/1652/VI/2021/sipil. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kabar tindak lanjut, dan saat ini Rabu, 25 Agustus kami ke Polda untuk menanyakan tindak lanjut dari aduan kami, karena dirasa sudah cukup lama dan belum juga ada perkembangan maupun belum adanya permintaan keterangan,” kata Andi Rachmanto, S.H, Rabu (25/8/2021).

Senada juga disampaikan Sandi Budiono, S.H, bahwasanya pihak Kepolisian diharapkan bisa menjadi sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat serta berlaku adil.

“Dalam penanganan permasalahan kami berharap pihak yang berwenang berpedoman, salah satunya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mana disebutkan, bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara, dan kami harap segera dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kami memahami saat ini masa pandemi, tapi perkara ini sudah cukup lama. Apabila dirasa perlu dan masih belum juga ada perkembangan, maka kami juga bakal bersurat ke Bapak Kapolda Jatim,” papar dia.

Sementara itu, Hananto menyampaikan, bahwa sebagai warga negara yang baik dirinya mengikuti prosedur yang ada.

“Saya dilaporkan dan saya sempat beberapa kali menghadiri panggilan penyidik. Kala itu sampai dengan penyidikan atas laporan itu dihentikan, karena jelas – jelas sayalah pemilik yang sah baik sesuai putusan pengadilan maupun menurut atas nama di Sertifikat Hak Milik. Dan saat ini, saya melaporkan balik, agar perkara ini menjadi lebih terang lagi. Kalaupun aduan saya masih belum ada tindak lanjut, saya menghormati proses hukum yang ada dan saya yakin keadilan dan kebenaran pasti akan terungkap,” tandas Hananto.

Perlu diketahui, perkara ini bermula saat Hananto dilaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan penyerobotan lahan oleh ‘BWP’ , padahal sesuai putusan pengadilan dan nama di SHM terkait obyek tanah tersebut, Hananto lah pemilik yang sah, dan akhirnya laporan tersebut dihentikan oleh pihak penyidik. (Eko)