Agar Perubahan Sosial Konstruktif, Ini Kata Pakar Pemberdayaan Masyarakat

Foto: Pietra Widiadi. (ist)

BACAMALANG.COM – Perubahan sosial akan terlaksana lebih tertata (konstruktif) jika ada penggerak masyarakat (fasilitator masyarakat) yang berkompeten mempunyai kemampuan salah satunya memiliki Konsep dasar pengembangan masyarakat yang lestari. Hal ini disampaikan Pakar Pemberdayaan Masyarakat yang juga Founder Dial Foundation pemilik brand Pendopo Kembangkopi Wagir Pietra Widiadi, Rabu (10/2/2021).

“Perubahan sosial bisa lebih tertata (konstruktif) jika ada penggerak masyarakat (fasilitator masyarakat) yang berkompeten mempunyai kemampuan salah satunya memiliki Konsep dasar pengembangan masyarakat yang lestari,” tutur Pietra Widiadi.

Ia mengatakan, ada beberapa catatan penting dari pengalamannya memfasilitasi pembangunan masyarakat di Dusun Ngemplak, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang melalui Pendopo Kembangkopi.

“Untuk menjadi fasilitator masyarakat seseorang atau kelompok atau lembaga paling tidak harus menguasai dan memahami beberapa hal. Yaitu semisal Pendekatan dan prinsip-prinsip partisipasi serta menggunakan alat partsipasi,imbuh pria alumnus Universitas Airlangga ini.

Pietra menjelaskan, bekal lain untuk fasilitator masyarakat agar bisa menjalankan perubahan sosial konstruktif adalah mempunyai Teknik-teknik fasilitasi Pendidikan masyarakat, serta Metode pemantauan, evaluasi, tanggunggugat dan pembelajaran.

Pembangunan masyarakat atau community development, memiliki pengertian sangat luas untuk dilakukan baik oleh praktisi dan akademisi maupun oleh pemimpin masyarakat.

Pembangunan masyarakat juga dapat diartikan sebagai pemberdayaan individu dan kelompok masyarakat yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan atau didampingi oleh fasilitator dengan ketrampilan yang dimiliki dapat mendorong terjadinya perubahan.

“Ketrampilan ini sering diartikan sebagai kemampuan untuk mendorong perubahan baik secara politis maupun sosiologis dalam cakupan yang besar,” imbuh Pietra.

Pembangunan Masyarakat dan Pengorganisasian

Pietra mengungkapkan, pembangunan masyarakat adalah upaya melakukan gerakan sosial. Untuk mewujudkan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Upaya ini disebut dengan community organizing atau pengorganisasian masyarakat (economic, social, environmental and cultural).

Sementara pengorganisasian adalah sebuah proses di mana warga menyatakan kepentingan mereka secara bersama untuk melakukan gerakan sosial dengan dasar keprihatian yang sama, memobilisasi anggota masyarakat untuk membangun dan bergerak serta membangun kepemimpinan dan hubungan antara warga yang terlibat.

Untuk melakukan pembangunan masyarakat dibutuhkan penggerak atau dalam istilah yang lebih lunak disebut dengan organisator warga masyarakat (community organizer).

Hal yang tak kalah penting seorang fasilitator masyarakat harus menguasai dan mempraktekkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar (right base approach), anti kekerasan dan anti diskriminasi, resolusi dan manajemen konflik, tata pemerintahan yang baik, dan prinsip-prinsip komunikasi perubahan perilaku.

“Aktor pembangunan dan metodologi aktor pembangunan yang Kita diskusikan secara khusus dalam tulisan ini adalah masyarakat itu sendiri, karena partisipasi masyarakat dalam keberhasilan community development adalah kunci,” papar Pietra.

Pendekatan Partisipatif

Pietra mengatakan, dari sekian metodologi yang biasa digunakan oleh LSM, yang paling sesuai dengan semangat Gemah Ripah adalah transformatif. Pendekatan ini pada sisi lain dianggap banyak mengandung risiko politik, karena melakukan gerakan yang menyadarkan orang untuk melakukan perubahan dan selalu berhadapan dengan negara.

Pada kategori ini dalam perspektif keadilan masyarakat dan pemerintah diadvokasi, supaya mereka mampu mengambil keputusan untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Pendekatan ini, kemudian lebih populer dengan pendekatan partisipatif.

Dalam pendekatan partisipatif ini, untuk mengajak masyarakat mengenal dan mengerti keadaan dirinya acap menimbulkan kerawanan politis sehingga seringkali mengandung risiko politis yang cukup besar pula. Bahkan sering menimbulkan benturan kalau para pendampingnya tidak memahami konteks lokal masyarakatnya dalam pemberdayaan tersebut.

Maka bisa dilihat karakter dari pendekatan ini adalah: berorientasi pada tumbuhnya prakarsa dalam masyarakat untuk melakukan perubahan, menggunakan alat atau metode analisa kritis untuk membedah sumber-sumber kemiskinan yang ada, masyarakat sebagai subyek yang berasal dari organisasi masyarakat setempat yang paham dalam program pembangunan mereka, dana yang dibutuhkan relatif kecil, tolok ukurnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk memprakarsai pembangunan yang mereka dengan cara partisipatif dan mandiri sehingga ukurannya menjadi kualitatif (baca juga kuantitatif). Pendekatan ini biasanya disebut dengan community organizer (CO).

Dalam upaya melakukan pembangunan tentunya dibutuhkan sebuah organisasi yang bisa menjadi tumpangan untuk meraih hasil pembangunan.

“Tumpangan ini berupa organisasi, baik itu organisasi rakyat, organisasi LSM maupun organisasi Pemerintah. Mereka semua harus kuat dan punya kedudukan yang seimbang dan sejajar. Tidak boleh ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau lebih kuat atau lebih rendah. Harus pada posisi seimbang,” pungkas Pietra Widiadi. (piet/had)