Ahmad Basarah Sokong Kekebalan Komunal, Sebar Vaksin 9000 Dosis

Foto: Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah bersama Kepala BNPB Ganip Warsito saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal. (yog)

BACAMALANG.COM – Wakil Ketua MPR RI, Dr Ahmad Basarah menyokong program Nasional percepatan vaksinasi dengan menyebar vaksin 9000 dosis di wilayah Malang Raya.

“Untuk menyokong Percepatan Vaksinasi Nasional, Pemerintah bekerjasama dengan DPR RI melakukan serbuan vaksinasi,” tegas Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Minggu (12/9/2021).

Dikatakannya, rangkaian kegiatan merupakan kerjasama antara pemerintah dengan DPR untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

Basarah menjelaskan, untuk menunjang capaian Herd immunity, dirinya telah mendistribusikan 9.000 dosis lebih vaksin yang diperuntukkan bagi masyarakat Aglomerasi Malang Raya.

Diungkapkannya, vaksin itu telah disebar di empat titik, yakni di DPC PDIP Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan di Rumah Aspirasi.

Menurut Basarah, pandemi Covid-19 ini hanya bisa diatasi jika terjadi prasyarat di suatu masyarakat atau bangsa dengan semangat gotong-royong.

Dijelaskannya, kerjasama antar komponen pemerintahan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, dilakukan agar masyarakat bisa terproteksi dari bahaya pandemi. Diperlukan vaksinasi bagi masyarakat, paling tidak antara 70-80 persen telah tervaksin.

Dengan begitu, Herd immunity dapat tercapai, dan pemerintah selaku penanggungjawab eksekutif mengajak anggota-anggota DPR RI untuk melakukan vaksinasi bersama.

Dijelaskannya, giat ini merupakan fungsi representasi dirinya sebagai anggota DPR RI Dapil (Daerah pilihan) Malang Raya dengan mendistribusikan atau melakukan vaksinasi untuk menopang herd immunity nasional.

Basarah menegaskan, pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan Undang-undang (UU) MD3, yang mana setiap anggota DPR menjalankan fungsi representasi masyarakat yang diwakili.

“Semoga proses herd immunity itu bisa cepat tercapai, makanya diperlukan gotong royong antar semuanya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Pemerintah Pusat dan Daerah. Diharapkan supaya Indonesia terlindungi dari Covid-19,” tukasnya mengakhiri.(*/had)