Akademisi Untag Minta Perbaikan Sistem Kesehatan dan Kemudahan Akses Bansos Kala PPKM

Caption : Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi Irwan Kurniawan. (dok pribadi)

BACAMALANG.COM – Perbaikan sistem kesehatan pemerintah dan kemudahan akses bansos menjadi perhatian dari akademisi sebagai upaya solusi melandaikan kurva Covid 19. Hal ini setidaknya dikatakan Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi Irwan Kurniawan menyikapi perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 hingga 2 Agistus 2021 nanti.

“Perpanjangan PPKM merupakan pilihan pahit ketika Covid 19 varian baru yakni Delta merebak dengan sangat cepat. Berbeda dengan virus sebelumnya, percepatan varian Delta ini lebih cepat dari virus yang sebelumnya. Ditambah dengan keengganan sebagian masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan fenomena hari libur, maka tersebarnya virus mau tidak mau menuntut pemerintah mengurangi pergerakan masyarakat melalui PPKM,” tandas Dosen Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi Irwan Kurniawan.

“Dari pemerintah harus ada perbaikan sistem kesehatan secara nyata. Saya sangat mendukung dihapusnya vaksin gotong-royong yang berbayar. Kondisi darurat ini mau tidak mau berkejaran dengan fasilitas kesehatan yang menghadapi fungtional collapse dimana tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 ada tapi alat kesehatan seperti obat-obatan dan ketersediaan oksigen semakin menipis,” tuturnya.

“Masyarakat sendiri, dari sudut pandang kesehatan harus patuh terhadap aturan yang ada, meskipun kita ketahui itu adalah pilihan yang amat sulit. Skema bantuan dari pemerintah harus mudah diakses tanpa prosedur yang berbelit,” ungkapnya.

Pentingnya Kepedulian Komunitas

Dikatakannya, Komunitas harus tumbuh sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi mereka yang terdampak PPKM darurat. “Pada komunitas harus tumbuh sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi mereka yang terdampak PPKM darurat. Saya bersyukur saat ini semakin menjamur dan ngetrend aksi berbagi sesama dari komunitas,” urainya.

Ia mengatakan, terjadinya chaos antara lain karena pilihan komunikasi terutama alat-alat pemerintah. “Masyarakat kadang kala memang tidak mudah diatur apalagi ketika berhadapan dengan urusan perut. Perlu komunikasi yang humanis dengan mengedepankan kepentingan bersama,” ungkapnya.

“Fenomena ledakan persebaran Covid-19 mengguncang terutama perekonomian masyarakat. Ketakutan akan virus ditambah ketakutan pemenuhan kebutuhan mendasar esok hari menambah beban batin masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, diperlukan upaya yang benar-benar nyata sehingga masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah. adanya kejadian kesalahpahaman, pertikaian hingga kerusuhan bisa jadi akibat petugas yang kurang sensitif dan mengingatkan masyarakat. pemerintah perlu menekankan kepada petugas di lapangan akan pentingnya mengedepankan kepekaan bagi masyarakat ketika melaksanakan penertiban.

Ia menjelaskan diharapkan bantuan sosial bagi masyarakat dapat dilakukan secara cepat, adil dan merata sebab terdapat banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa PPKM darurat ini. Peran serta stekeholder lain yakni perusahaan dan pihak swasta bisa bergotong-royong membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masyakarat dengan kondisi ekonomi berkecukupan dapat bahu-membahu membantu tetangga kanan kiri yang kesulitan ekonomi karena bantuan sekecil apapun amat berarti untuk meringankan beban ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (had)