Antisipasi Penyimpangan, Akademisi UB Mengimbau Awasi Dana PEN

Caption : Akademisi UB, DR Mohamad Anas. (ist)

BACAMALANG.COM – Guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan, akademisi Universitas Brawijaya (UB) mengimbau elemen masyarakat turut mengawasi Dana
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“PEN ini kan upaya pemerintah menormalisasi ekonomi di tengah masyarakat di era pandemi sekarang, anggaran ini rentan,” kata Akademisi UB, DR Mohamad Anas, baru-baru ini.

Sekilas informasi, akademisi UB mengajak masyarakat turut serta mengawasi penggunaan anggaran PEN agar itikad baik pemerintah pusat dalam memulihkan perekonomian masyarakat terdampak COVID-19 betul-betul terealisasi.

Karenanya, penggunaan anggaran PEN ini terbagi menjadi tiga program, yaitu Perlindungan Sosial, Dukungan Ekonomi dan Infrastruktur. Kata Anas, Infrastruktur-pun diutamakan pada kegiatan yang sifatnya padat karya, meski kontraktual juga dibolehkan.

“Semacam swakelola begitu kira-kira. Termasuk yang dukungan ekonomi, lebih mengarah pada kegiatan kegiatan yang sifatnya mendukung perekonomian masyarakat,” terangnya.

Alumni Doktor UGM itu menyebut sangat penting keterlibatan semua elemen dan masyarakat untuk andil melakukan pengawasan penggunaan anggaran PEN, diantaranya di Kabupaten Malang, sebab besarannya mencapai Rp 380 miliar.

“Info yang kami dapatkan Rp 380 miliar itu untuk sekitar 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ini diluar APBD reguler dan APBD-Perubahan loh. Ini rentan penyimpangan,” tukasnya.

Ia tidak ingin anggaran sebesar Rp 380 miliar itu dijadikan “bancaan” oleh segelintir oknum, sebab anggaran itu dimaksudkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi hak masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

“Apapun bentuk kegiatannya kita harus mengawasi bersama, tidak hanya di Kabupaten Malang saja, tetapi di Malang Raya juga perlu pengawasan, hanya saya belum tahu detail di Kota Batu dan Kota Malang,” ucapnya.

Anas mencontohkan, di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, dana itu bisa untuk mendukung perekonomian pedagang, juga untuk membangun infrastruktur di pasar dan beberapa kegiatan lain.

“Termasuk di Dinas Pekerjaan Umum, yaitu membangun bangunan fisik seperti jalan, drainase dan bentuk bangunan fisik lain yang berujung untuk memulihkan perekonomian warga, tapi ingat utama pada padat karya, jangan sampai dimonopoli oleh segelintir orang saja,” imbuh Anas.

“Sebab model padat karya ini diharapkan uang Rp 380 miliar sebagian berputar di tengah tengah masyarakat terdampak,” tegasnya.

Anas juga menambahkan, sejak dua tahun ini, UB telah hadir di tengah tengah masyarakat Kabupaten Malang dengan program dosen mengabdi. Tujuannya di antaranya melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

“Pemkab Malang bisa berkaca pada program Doktor Mengabdi untuk untuk program-program yang berkaitan dengan UMKM dan Padat karya sehingga anggaran ratusan miliar itu tepat guna dan tepat sasaran, sehingga cita cita pemerintah bisa maksimal terwujud dalam pemulihan ekonomi masyarakat, ” pungkas Anas.

Diketahui sebelumnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Malang digelontor anggaran yang bersumber dari hasil refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer daerah serta dana bagi hasil.

Nilainya total mencapai Rp 380 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 213 miliar antaranya untuk infrastruktur. Alokasi dana itu digadang-gadang mampu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, penanganan terdampak COVID-19, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengalokasian Pemulihan Ekonomi Nasional. (*/had)