Apakah Tingkat Pengangguran di Indonesia Menurun Setelah Ekonomi Kembali Pulih?

ilustrasi. (ist)

Sejak pandemi Covid-19 di Indonesia, angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat karena banyak karyawan perusahaan yang diberhentikan. Peraturan pemerintah tentang jarak sosial, blokade, dan PSBB membuat aktivitas masyarakat  di luar rumah berkurang. Beberapa orang kelas menengah  merasa sulit untuk bertindak atas rekomendasi pemerintah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

Menurut Statistik Belanda (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta. Jumlah itu meningkat 1,82 juta sejak Februari  2020. Namun, selama pemulihan ekonomi tahun 2021, jumlah pengangguran turun 670.000. Dalam hal ini, pemulihan ekonomi harus  dirasakan tidak hanya dalam statistik pertumbuhan, tetapi juga dalam  penciptaan lapangan kerja baru.

Sementara itu, pada tahap pemulihan ekonomi ini, penyerapan tenaga kerja meningkat sekitar 2,6 juta  dan  angkatan kerja meningkat 1,4% pada tahun 2021. Penurunan  pengangguran di kota-kota besar mengalami penurunan sebesar 0,98%, sedangkan penurunan  pengangguran pedesaan hanya 0,6%.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Gender (TPT), TPT laki-laki jauh lebih rendah daripada perempuan. TPT putra Agustus 2021 sebesar 6,74%, turun 0,99% dari TPT tahun sebelumnya. Di sisi lain, TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,35% pada Agustus 2021 dari 6,46% pada tahun sebelumnya menjadi 6,11%.
Perekonomian Indonesia tumbuh 3,51 year on year pada kuartal ketiga tahun 2021.

Namun, menurut bos BPS Margo Yuwono, pertumbuhannya tidak setinggi  kuartal III  tahun ketiga berturut-turut. Selain dampak dari pandemi Covid-19, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor dan alasan di balik kenaikan tingkat pengangguran:

1. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah karyawan.
Adanya persaingan antara para fresh graduate dengan orang yang sudah berpengalaman memungkinkan terjadinya ketimpangan ini. Jumlah penduduk  Indonesia yang besar juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Akibatnya banyak sarjana muda yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan.
2. Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi adalah suatu kebanggaan. Karena pencapaian manusia  lebih cepat dan mudah. Namun, ini juga perlu diperhitungkan. Ini karena  pekerja bisa menggantikan robot.
3. Keterampilan Pencari Kerja yang Tidak Sesuai.
Perusahaan  membutuhkan karyawan yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Hal ini biasanya menjadi kendala, karena hanya beberapa karyawan  yang memiliki kesempatan untuk diterima.
4. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan
Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Banyak orang yang tidak  berpendidikan  biasanya hanya pekerja. Tanpa pekerjaan paruh waktu dan tidak ada  jiwa untuk menjadi wirausahawan, orang ini akan menjadi pengangguran permanen. Keterampilan profesional juga penting untuk mengembangkan kemampuan Anda memasuki dunia kerja.
5. Tingkat Kemiskinan
Sebagian besar pengangguran berasal dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Angka kemiskinan  Indonesia selalu dapat diatasi secara bertahap, namun tetap tidak mau meninggalkan masyarakat miskin. Selain itu, kesempatan untuk mendidik dan meningkatkan keterampilan masih minim sehingga menimbulkan masalah pengangguran.
6. Adanya PHK
Pemberhentian terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau dalam hal menganggur. Perusahaan biasanya juga  melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja mereka.

Oleh karena itu, inilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Lalu bagaimana cara mencegah pengangguran di masa pandemi ini? Upaya pemerintah  mengatasi pengangguran di masa pandemi adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana untuk penanganan Covid19. Hal ini untuk memastikan pelaku ekonomi tetap menjalankan usahanya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Insentif pajak penghasilan, pelonggaran pembayaran pinjaman/kredit, dan pemberian program berupa kebijakan untuk mempermudah pekerjaan dalam waktu dekat. Kontribusi untuk jaminan sosial akan diperkenalkan untuk menyelamatkan sekitar 56 juta pekerja di industri ini.
3. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dan miskin yang tergolong berisiko.
4. Mengutamakan pemberian  pelatihan yang mendalam melalui program kartu prakerja kepada pekerja yang terkena PHK.
5. Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya, padat karya produktif, teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM), dan kewirausahaan yang dirancang untuk menyerap tenaga kerja.
6. Memberikan bimbingan kepada dunia usaha dan pekerja. Terutama terkait perlindungan pekerja/karyawan dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja jika terjadi penyakit akibat kerja akibat Covid-19.

*) Penulis : Martalia Ika Nur Hana
1B_Akuntansi, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

*)Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi BacaMalang.com