Awali Kegiatan di Tahun 2023, DPRD Jatim Gelar Rapat Paripurna Perdana

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi di DPRD Jatim. (ist).

BACAMALANG.COM – Mengawali kegiatan tahun 2023, DPRD Jatim menggelar Rapat Paripurna Perdana di Ruang Paripurna DPRD Jatim, dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah didampingi Ketua DPRD Jatim Kusnadi serta Sekdaprov Jatim Adhy Karyono membahas sejumlah agenda, baru-baru ini.

Pertama adalah Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Jawa Timur Atas Tindak Lanjut Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Agenda kedua adalah Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2022.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2022 yang sebenarnya telah diagendakan dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada tanggal 27 September 2022.

“Akan tetapi mengingat saat itu dirasa tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat paripurna, kemudian oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur pelaksanaannya dilakukan pada Senin 16 Januari 2023,” kata Kusnadi.

Dikatakannya terkait dengan pelaksanaan tugas kinerja yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, anggapan permintaan sudah cukup baik. Meski demikian, menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama pembentukan fungsi pembentukan peraturan daerah sesuai dengan program pembentukan Perda tahun 2022.

“Setelah merencanakan untuk melakukan pembahasan Raperda sebanyak 33 yang terdiri dari 20 usulan DPRD Provinsi Jawa Timur dan 13 usulan pemerintah daerah. Akan tetapi sampai akhir tahun 2022 dari rencana pembahasan baru ditetapkan 14 Perda,” jelasnya.

Berikut Perda yang selesai dibahas:

  1. Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 10 tahun 2020 dan tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha.
  2. Perda tentang pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  3. Perda pengembangan fasilitas pesantren.
  4. Perda tentang pemberdayaan desa wisata.
  5. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021.
  6. Perda tentang dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024.
  7. Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022.
  8. Perda kerjasama daerah.
  9. Perda tentang pengelolaan sampah regional.
  10. Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran zat narkotika.
  11. Tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
  12. Perda tentang tenaga keperawatan,
  13. Perda perubahan keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
  14. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2023.

Selain itu, ia menjelaskan beberapa hal yang dilanjutkan proses pembahasannya pada tahun 2023 yakni meliputi:

  1. Pengelolaan keuangan daerah
  2. Tentang perubahan atas peredaran nomor 2 tahun 2019 tentang penanaman modal.
  3. Raperda tentang perlindungan dan pengembangan pertembakauan terhadap Raperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan Jawa Timur.
  4. Raperda perubahan atas perda nomor 8 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Ia menambahkan DPRD Jatim telah melakukan sorotan atas pelaksanaan tugas atas fungsi pengawasan, meliputi:

  1. Masih banyaknya pengajuan persoalan pertahanan dari masyarakat.
  2. Kelangkaan pupuk bersubsidi,
  3. Kebijakan gula dan garam yang sering merugikan petani tebu dan petani garam.
  4. Pengawasan atas aset-aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BUMD.
  5. Pengawasan atas kinerja BUMD dan pengisian jabatan direksi.
  6. Pemberian rekomendasi atas kerjasama daerah antara pemerintah provinsi dengan Perum DAMRI.
  7. Pembangunan jalan lintas selatan.
  8. Pengendalian banjir di Jawa Timur. 9. Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan laut.
  9. Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan udara.
  10. Pengawasan lingkungan hidup.
  11. Pengawasan pelaksanaan pendidikan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. (*/had)