Beri Semangat Baru, Pemerintah Selenggarakan Pemberdayaan Bumdes di Kecamatan Ampelgading

Pemberdayaan Bumdes di Ampelgading. (ist)

BACAMALANG.COM – Guna memberikan semangat baru, digelar kegiatan pemberdayaan Bumdes di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Rabu (28/9/2022).

Seluruh pengurus Bumdes se-Kecamatan Ampelgading hadir dalam giat Sinegritas Penyelengaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Forum Group Discussion dengan tema Pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Ampelgading dengan Sub bahasan Badan Hukum BUMDes, tata kelola BUMDes, serta permasalahan dalam pengelolaan BUMDes di Pendopo Kecamatan Ampelgading, dengan Narasumber Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Miskat, S.H., M.H berserta anggota DPRD Kabupaten Malang.

“Kami sampaikan pentingnya pertemuan seperti ini untuk membangun kekompakan khususnya di tingkat desa dan selanjutnya merambah menuju kekompakan BUMDes se kecamatan dalam pengurusan Badan Hukum BUMDes, tata kelola BUMDes, serta permasalahan dalam pengelolaan BUMDes, serta saling mengisi dan berbagi,” tegas Camat Ampelgading Stefanus Lodewyk H., S.IP., M.H.

Bagi BUMDes yang sudah maju agar berbagi ilmu dan trik dengan BUMDes yang baru mulai berjalan, Seperti saat ini saja besaran bantuan DD mulai berubah – ubah nominalnya. Maka dari itu BUMDes menjadi penting sebagai sumber PADes.

Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pengelola BUMDes, maka LPJ menjadi suatu kewajiban yang harus dikerjakan, apalagi saat ini sudah di akhir tahun anggaran dan akan masuk di tahun anggaran selanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa perjalanan BUMDes harus mengacu pada AD/ART yang telah disusun Bersama Pemdes dan BPD, dan apabila AD/ART sudah tidak relevan atau akan dimasukan program dan aturan baru maka AD/ART tersebut bisa direvisi sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kekompakan dan kerjasama pasti akan membawa keberkahan dan kemanfaatan lebih besar.

Dengan kegiatan ini, diharapkan menjadi penggugah semangat baru bagi pengurus Bumdes untuk membangun bisnis dan usaha Bumdes agar bisa membuka peluang pekerjaan dan membantu membangun perekonomian masyarakat serta memberi tambahan PADes yang lebih besar.

BUM Desa memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang ditindak lanjuti dengan penetapan Permen Desa PDTT 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.(*/had)