Berperan Penting Dorong Pembangunan Daerah, BI Anjurkan Penerapan ETPD

Foto: Bincang Santai BI Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Dinilai berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah, BI (Bank Indonesia) menganjurkan Pemda memperkuat pelayanan publik menggunakan transaksi digital ekonomi dan keuangan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Tren digitalisasi mempengaruhi sendi perekonomian dan mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk pembayaran dan keuangan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan A.

Seperti diketahui, Bank Indonesia Perwakilan Malang terus mendorong pemerintah daerah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo untuk terus memperkuat pelayanan publik dengan etos.

Pasalnya, ETPD memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan di daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menjelaskan selain dapat meningkatkan PAD, ETPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan kualitas ease of doing business melalui pelaporan dan pembayaran pajak online.

Dari hasil estimasi Bank Indonesia, ETPD secara signifikan meningkatkan PAD apabila pemanfaatan masyarakat terhadap ETPD sudah cukup tinggi, dan dalam skenario pertumbuhan ekonomi berjalan normal,berat, dan sangat berat. “ETPD mampu meningkatkan upaya menjaga PAD,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Azka, melalui program ETPD maka inovasi dan implementasinya ke depan bisa meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan PAD.

“ETPD ini untuk mendukung pengembangan pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, juga meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional,” tandasnya.

Azka mengungkapkan pada tahun 2019, elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 6,76% (dari Rp 2,46T menjadi Rp 2,63T) pada 7 kabupaten/kota di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, yaitu Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo.

“Peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Kabupaten Malang (8,44%), kemudian posisi kedua Kabupaten Probolinggo (8,08%), dan ketiga adalah Kabupaten Pasuruan (6,72%),” pungkasnya. (*/had)