Dampak Covid-19, Kesulitan Ekonomi Semakin Terasa

Foto : Monitoring Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr Sri Untari. (ist)

BACAMALANG.COM – Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari MAP, melakukan monitoring di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Jumat (24/4/2020).

Dalam kesempatan ini, Dr Untari mengutarakan bahwa dampak sosial Covid-19 sudah sangat luar biasa, utamanya dampak ekonomi masyarakat kecil. 

Dari 7 Kecamatan yang sudah dia datangi bersama anggota Komisi E Dapil Malangraya lainnya, ditemukan persoalan yang sama yakni persoalan ekomoni masyarakat menjadi sangat rentan. 

“Persoalan yang kita temukan dilapangan hampir sama, ini perlu langkah kongkrit dari Pemerintah. Karena masyarakat yang rentan terhadap persoalan sosial semakin banyak sejak merebaknya pandemi Covid 19 ini,” tutur Sri Untari.

Wanita yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, lebih jauh menyampaikan jika kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang saja, tetapi diseluruh desa di Indonesia.

Saat mendengarkan keluhan para Kepala Desa, yang dikawatirkan saat ini bukan saja penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid-19, melainkan juga persolan kehidupan masyarakatnya.

Atas dasar ini, Komisi E akan bersurat kepada Kementrian Desa Tertinggal agar mempertimbangkan pengalihan dana desa untuk kepentingan non fisik. Karena saat ini, yang sedang dialami masyarakat adalah kesulitan ekonomi.

“Masyarakat kita sangat butuh beras, kalau tidak ada yang dimakan pasti muncul persoalan baru, yang repot nanti juga aparat. Karena itu sebaiknya anggaran bangunan fisik di desa dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19,” tandas Sri Untari.

Sebab menurutnya, kalau persoalan jalan berlubang dan gorong-gorong rusak, masih bisa ditunda pembangunannya tahun depan. Akan tetapi kalau urusan rakyat lapar, tidak bisa ditunda.

“Untuk tahun ini saja, anggaran desa digunakan penanganan dampak Covid-19, kalau situasi sudah normal, anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan fisik,” tukas Sri Untari.

Sebelumnya, Sri Untari akan berkordinasi dengan anggota Komisi E lainnya. Apalagi di Komisinya juga ada Hikmad Bafaqih Wakil Ketua Komisi E, yang se-Partai dengan Menteri Desa Tertinggal A. Halim Iskandar, komunikasi awal lebih mudah dilakukan.

Selain itu, untuk menangani para mahasiswa yang masih berada di pemondokan sekitar Dau dan Karangploso, pihaknya meminta  ada pertemuan dengan Forum Rektor dan Kemendikti, untuk bersama-sama mencarikan solusi.

“Bagi mahasiswa yang masih tertahan di sini, harus ada kepedulian. Mereka jika diberi beras agak sulit, sementara kiriman dari orang tua sudah tidak di dapat karena pekerjaan orang tuanya juga sulit,” paparnya.

Untuk itu, perlu adanya kepeduluian pihak kampus agar para mahasiswa ini masih bisa bertahan hidup ditempat kostnya.

Ia menyampaikan, situasi saat ini, sangat tidak menentu, kebijakan yang cepat dan tepat harus diambil pemerintah. Saat ini, menurut dia, seluruh Kementrian ingin bertindak cepat dengan caranya masing-masing.

Meskipun cara tersebut terkadang menyulitkan bagi perangkat ditingkat bawah. Untuk itu, pihaknya berpesan kepada perangkat Kecamatan dan Desa bisa lebih sabar lagi.

“Bapak dan Ibu merupakan ujung tombak pemerintah, semoga tetap diberi kesabaran dalam menghadapi protes maupun ketikdakpuasan dari masyarakat, tetapi yakinlah ini merupakan amal  ibadah tersendiri,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Untari, juga membagikan APD untuk petugas puskesmas Dau dan Karangploso berupa disinfektan dan leflead. (Hum/Yog)