Dekan FEB UB Soroti Tajam Wacana Perubahan Status Pandemi ke Endemi

Caption : Ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak. (ist)

BACAMALANG.COM – Wacana dan ajakan Presiden RI Joko Widodo mengubah status pandemi Covid-19 di menjadi endemi, memantik sorotan tajam dari ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.

“Kami menilai, pemerintah terlalu dini merencanakan transisi dari pandemi ke endemi. Keputusan menjadikan Covid-19 sebagai endemi akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan,” tegas ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak, Rabu (15/9/2021).

Seperti diketahui, Pemerintah pusat mulai mempersiapkan untuk mengubah status pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersiap dengan transisi dari pandemi ke endemi tersebut.

Dalam kunjungannya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di SLB Negeri 1 Yogyakarta, DIY pada Jumat, 10 September 2021, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa wabah Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan hilang. Sehingga presiden mengajak semua pihak untuk bersiap dengan transisi pandemi ke endemi sebagai langkah hidup berdampingan dengan Covid-19.

Merespon hal itu, ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB).

Abdul Ghofar, menuturkan, pada saat yang sama, pemerintah akan kesulitan untuk menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ketika transisi dari pandemi ke endemi diberlakukan.

“Ketika endemi sudah dideklarasikan, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan kegiatan masyarakat. Masyarakat kita akan cenderung merasa bahwa Covid-19 sudah selesai. Berbahayanya adalah ketika masyarakat menjadi abai dengan protokol kesehatan,” katanya.

“Hal itu dapat memicu kasus semakin tinggi sementara kebijakan pembatasan juga akan semakin susah karena sudah dianggap endemi, bukan lagi pandemi,” jelasnya.

Di sisi lain, belum ada negara di dunia yang menjadikan Covid-19 sebagai endemi. Semuanya masih menganggap Covid-19 sebagai pandemi meskipun sejumlah negara telah melonggarkan aktivitas warganya.

“Belum ada satu negara yang mengatakan ini endemi kan sebenarnya. Semua negara masih mengatakan ini terjadi pandemi walaupun melihat kondisi masing-masing negara ada yang melonggarkan, ada yang tidak melonggarkan ada yang memperketat aktivitas warganya,” katanya.

3 KUNCI PENTING

Abdul Ghofar mengatakan, ada tiga kunci penting yang harus dicapai pemerintah supaya transisi dari pandemi ke endemi tidak memicu masalah baru. Yakni capaian vaksinasi, standard kesehatan dan kebiasaan new normal di tengah masyarakat.

Ghofar menjelaskan, tingkat perekonomian tidak bisa langsung naik meskipun sudah memasuki pasca-pandemi. Menurutnya, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di masing-masing negara di dunia atau yang disebut dengan uneven economic growth.

Faktor yang mempengaruhi ini adalah capaian vaksinasi dan standar layanan kesehatan di masing-masing negara, serta efektivitas stimulus perekonomian yang dilakukan oleh masing-masing negara.

“Ini yang kita sebut dengan adanya uneven economic growth, jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Negara-negara yang vaksinasinya tinggi, kemudian standard kesehatannya tinggi itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara yang tingkat vaksinasinya rendah, selain tentu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu, saat ini capaian vaksinasi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi hingga 14 September 2021 pukul 18.00 WIB masih sebesar 35,92 persen untuk vaksin dosis pertama dan 20,54 persen untuk vaksin dosis kedua dari jumlah sasaran sebanyak 208.265.720 warga.

“Nah, Indonesia itu kan tingkat vaksinasinya belum terlalu tinggi,” katanya.

Menurut Ghofar, supaya tidak memicu persoalan pada proses transisi dari pandemi ke endemi, pemerintah harus mengejar target minimal capaian vaksinasi sebesar 70 persen.

“Program vaksinasi itu harus cepat diselesaikan sampai kita mencapai 70 persen. Kalau perlu digelontorkan besar-besaran untuk vaksinasi. Memang tingkat kasus harian saat ini turun. Tapi yang jadi masalah kemudian kasus bisa jadi akan naik kalau vaksinasinya belum mencapai herd immunity,” katanya.

Pemerintah juga harus mampu menciptakan budaya new normal. Yakni membiasakan masyarakat supaya tetap disiplin menjalani protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 sedang turun.

“Sosialisasi pentingnya protokol kesehatan harus terus dilakuan. Itu saya kira harus tetap dijalankan walaupun nanti ini sudah dianggap endemi. Yang betul-betul new normal adalah ketika pemerintah menyatakan ini endemi, bukan pandemi lagi. Itu baru new normal beneran,” katanya.

Menurut Ghofar, idealnya pemerintah bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi pada tahun depan setelah capaian vaksinasi memenuhi syarat minimal terciptanya herd immunity. “Kalau menurut saya, dengan percepatan vaksinasi, baru bisa tahun depan transisi ke endemi,” katanya.

MENGURANGI BEBAN ANGGARAN

Ghofar menilai, pemerintah mulai merencanakan transisi dari pandemi ke endemi untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Sebab jika sudah endemi, pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur terkait dengan pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Jangan-jangan pemerintah cepat-cepat mengatakan ini endemi supaya beban pemerintah terhadap kesehatan turun karena tidak lagi menjadi pandemi. Kalau sudah endemi pemerintah sudah tidak terlalu banyak ikut campur pembiayaannya. Kalau niatnya seperti itu, beban masyarakat akan semakin tinggi,” pungkasnya. (*/had)