Desakan Sutiaji Segera Diperiksa Menggelinding, Akademisi Ini Beri Sorotan Tajam

Caption : Dr. Sakban Rosidi. (ist)

BACAMALANG.COM – Desakan publik agar Wali Kota Malang segera diperiksa terkait dugaan pelanggaran PPKM beberapa waktu lalu terus menggelinding.

Bukan hanya dari komunitas yang memberikan sorotan. Kali ini, desakan juga datang dari kalangan akademisi seperti Dr Sakban Rosidi.

Akademisi dari IKIP Budi Utomo (IBU) Malang ini mengatakan, saat ini adalah momen yang tepat bagi polisi untuk merawat citra baiknya.

“Periksa dan proses sesuai hukum. Saat tepat juga bagi Sutiaji menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Bertindak berdasarkan tidak hanya hukum, tetapi juga akhlak, dengan memberi contoh lisan dan tindakan,” tegas Direktur Program Pascasarjana IBU ini, Senin (26/9/2021).

Menurutnya, bisa dipahami jika masyarakat kecewa dan bahkan marah atas dugaan bergowes dengan memaksa masuk wisata Pantai Kondang Merak yang sedang tutup.

“Karena tindakan itu (pelanggaran) cermin ketumpulan nurani pejabat. Kalau tidak (segera) diperiksa, menimbulkan citra buruk kepolisian. Mengapa? Karena ada tokoh nasional oposisional yang telah divonis, karena kasus yang sama. Jadi, apa karena Sutiaji bagian dari pemerintah, sehingga tidak diperiksa segera dan diproses secara hukum?,” tanya Sakban.

Ia menjelaskan, kriteria untuk menilai kerja polisi dengan perilaku. Berbeda halnya dengam Sutiaji. “Polisi bekerja dan harus dinilai dengan kriteria hukum, sedangkan Sutiaji, karena dia pemimpin dan pejabat, maka kriterianya bukan hukum tetapi etika (baca: etika, moral atau akhlak, bukan etiket atau sopan-santun atau adab). Apa yang belum dinyatakan salah dalam hukum, bisa tergolong nista menurut etika, moral, dan akhlak,” tuturnya.

Artinya, lanjut dia, standar kebaikan untuk pemimpin itu memang lebih tinggi dibanding orang awam, dan bahkan lebih tinggi dibanding penegak hukum. “Memimpin itu berarti memberi pengaruh baik kepada orang lain, melalui tindakan dan lisan. Ini beda dengan pejabat. Kalau pejabat kan karena ada SK, ada otorisasi. Jadi, kalau begitu-begitu saja respon Sutiaji, jelas dia bukan pemimpin, tetapi sekadar pejabat,” pungkasnya. (had)