Dilaporkan ke Bawaslu dan Polres, Temuan KPPS Bagikan APK Paslon 01 di Hari Tenang

Foto: Bagikan APK Paslon di Hari Tenang. (ist)

BACAMALANG.COM – Temukan KPPS membagikan APK Paslon 01 di Hari Tenang, Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib – Didk Budi Muljono (LADUB) melaporkan ke Bawaslu dan Polres Malang.

“Jadi indikasi adanya KPPS saat membagikan surat undangan kepada masyarakat juga membagikan payung dan gelas bergambar Paslon 01. Ini termasuk pelanggaran karena berdasarkan aturan KPPS harus netral,” kata Tim Hukum LADUB, Dahri Abdussalam, Senin (7/12/2020).

Seperti diketahui, Tim hukum LADUB menemukan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelang Pilkada 9 Desember mendatang.

Dahri Abdussalam mengatakan, ada temuan di lapangan dimana Anggota KPPS yang juga merangkap sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) membagikan surat undangan disertai dengan pembagian gelas dan payung bergambar Paslon Sanusi – Didik Gatot Subroto (SANDI).

Temuan ini menurut Dahri dilakukan hampir massif di seluruh kecamatan se-Kabupaten Malang pada saat KPPS membagikan surat undangan kepada warga.

Ia menambahkan, saat ini tim hukum sedang menguatkan berbagai bukti untuk mengungkap dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Bahkan, beberapa bukti foto adanya KPPS membagikan payung dan gelas bergambar Paslon SANDI sudah dikantongi oleh Tim Hukum Paslon LADUB.

“Kejadian hampir massif di semua kecamatan dan beberapa bukti sudah kami Terima yang ada di Kecamatan Turen dan Kecamatan Karangploso,” Imbuhnya.

Tembusan Bawaslu Jatim dan RI

Tim Hukum Paslon LADUB bakal melaporkan dugaan kasus ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dan Polres Malang karena berdasarkan aturan tentang Pilkada hal itu merupakan pelanggaran berat.

“Insha Allah secepatnya akan Kami laporkan ke Bawaslu dan akan Kami berikan tembusan ke Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI, agar masalah ini bisa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Dahri mengatakan, Pilkada merupakan proses untuk memilih pemimpin Kabupaten Malang untuk masa satu periode mendatang, sehingga sangat tidak pantas jika ditempuh dengan cara yang menimbulkan kegaduhan.

“Kami ingin Pilkada berjalan dengan fair dan sehingga segala hal yang mengarah pada potensi kegaduhan dan ketidakadilan seperti kasus ini akan Kami laporkan ke Bawaslu,” ungkapnya.

Selain itu, Tim Hukum Paslon LADUB juga berharap agar penyelenggara Pilkada termasuk KPU dan Bawaslu serta Gakumdu bisa bekerja secara baik untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran pada Pilkada Malang.

“Sehingga termasuk adanya kabar tentang ketua KPPS Yang membagikan undangan dibarengi dengan membagikan APK Paslon 01 kepada pemilih di hari tenang itu sangat tidak fair. Kami harap pihak Bawaslu dan aparat keamanan harusnya juga segera menindaklanjuti, biar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat,” pungkas Dahri. (*/had)