Dinas PUPR dan Kimpraswil Ponorogo Mangkir dari Sidang Gugatan di PTUN

Konferensi pers gugatan 3 perusahaan konstruksi terhadap Dinas PUPR dan Kimpraswil Kabupaten Ponorogo (ist)

BACAMALANG.COM – Agenda sidang gugatan tiga perusahaan konstruksi nasional dengan Dinas PUPR dan Kimpraswil, Pokja 27 & 28 Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pihak tergugat dalam hal ini Dinas PUPR Kimpraswil dan Pokja 27 & 28 Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, mangkir dari panggilan sidang. Sedianya, sidang di agendakan pukul 10.00 WIB, Jumat (11/12/2020).

Hingga diundur pukul 13.00 WIB, sidang akhirnya dimulai tanpa kehadiran tergugat. Sidang gugatan ini sendiri berkaitan dengan penghentian lelang pemeliharaan dan peningkatan jalan di Ponorogo senilai Rp 150 miliar.

Sebagai pihak penggugat diantaranya, PT Kontruksi Indonesia Mandiri, PT Adikaraya Persada dan PT Karya Indra Bagus Jaya.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat tanpa alasan yang jelas,” kata kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum AsLaw, Agus Subyantoro SH.

Agus pun memiliki dugaan, ketidakhadiran tergugat karena tidak mendapatkan izin dari Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni.

“Berdasarkan informasi terakhir dalam kondisi sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Bahkan beredar kabar bahwa Bupati Ponorogo sesaat setelah proses Pilkada, terbang ke Balikpapan yang merupakan daerah asal yang bersangkutan. Saya berharap hasil dari Pilkada serentak yang juga diikuti oleh Ipong dan berdasarkan hasil quick count kalah dari penantangnya, tidak menjadi alasan untuk tidak mengijinkan Kepala Dinas PUPR dan Kimpraswil untuk menghadiri Sidang di PTUN,” ucap Agus.

Agus menambahkan, selain tiga perusahaan konstruksi nasional yang melayangkan gugatan kepada pemerintah daerah Ponorogo, ada banyak pihak lain yang melakukan gugatan serupa.

“Anggaran PEN yang seharusnya digunakan sebagai pembiayaan proyek banyak digugat oleh beberapa pihak di Kabupaten Ponorogo. Termasuk dugaan hilangnya Perda atau Perbup nomor 6 tahun 2020 tentang APBD-P yang tiba-tiba hilang dari website resmi Sekretariat Dewan, JDIH dan website Pemkab Ponorogo. Ini semakin memunculkan kecurigaan terhadap penghentian tender atau lelang secara semena-mena dan inprosedural yang saat ini digugat oleh tiga perusahaan jasa kontruksi melalui kantor hukum AsLaw,” pungkas Agus. (mid/yog)