Dinilai Wanprestasi, Lima Belas User Bakal Gugat Pengembang Apartemen di Kota Malang

Pertemuan dengan kuasa hukum DR. H. Solehoddin SH.MH, bersama sejumlah user lainnya, Dr. Ana Sopanah (busana warna pink), bakal menggugat PT Malang Bumi Sentosa (MBS) selaku pihak pengembang apartemen karena dinilai wanprestasi. (ist)

BACAMALANG.COM – Dinilai wanprestasi, perwakilan user Apartemen Nayumi Sam Tower, di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, Dr. Ana Sopanah bakal menggugat PT Malang Bumi Sentosa (MBS) selaku pihak pengembang apartemen tersebut.

“Kami Sabtu (21/1/2023) lalu berkumpul 15 user berencana menggugat developer apartemen tersebut. Kami telah berkonsultasi dengan pengacara DR. H. Solehoddin SH.MH. Intinya developer tersebut belum juga melakukan progres pembangunan, sementara kami sudah melunasi kewajiban pembayaran,” tegas Perwakilan User Dr Ana Sopanah kepada BacaMalang.com, Senin (23/1/2023).

Adapun beberapa user yang melakukan pertemuan yakni Dr. Ana sopanah, Sukarmiati, M.Khadapi, Roy PH, Ajeng, Yunita, Fabiola, Iwan, dan Santhy.

“Silahkan user yang ingin gabung menuntut hak bisa menghubungi nomor saya di 081252651675,” tukasnya.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, lewat kuasa hukum Yayan Riyanto, S.H, user Dwi Evi Puspitawati, warga Seberang Ulu Palembang Sumatera Selatan juga menggugat developer.

Kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada Direktur PT Malang Bumi Santosa dua kali, namun tidak diindahkan. Hingga akhirnya gugatan juga telah disampaikan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Malang (PN Malang).

Sementara itu Legal Corporate PT Malang Bumi Sentosa atau Nayumi Sam Tower, Kasman Sangaji S.H, mengatakan pembangunan apartemen bakal dibangun segera, setelah menyelesaikan pembuatan draft revisi perjanjian atau perjanjian baru dengan kontraktor utamanya menyangkut klausul pasal force majore (bencana). karena di perjanjian sebelumnya tidak tertuangkan.

Ia menuturkan pihaknya mempersiapkan dua kontraktor, PT WIKA dan PT Totalindo, melibatkan 500 pekerja.

Dikatakannya, Nayumi Samtower telah mengantongi surat keputusan dari pengadilan yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan berlaku sampai Desember 2024.

“Sehingga kami jika digugat secara hukum, baik perdata atau pidana. Tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Sehingga etika baik kami adalah dua opsi penyelesaian. Kembali uang dengan konsekuensi pemotongan (pembatalan unit), atau melanjutkan pembangunannya,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Dr Ana Sopanah menyayangkan adanya keputusan PKPU.

“Kami menyayangkan hal ini. Karena hal ini diajukan tanpa sepengetahuan kita selaku pembeli unit. Kami tetap akan menuntut. Doakan bisa terselesaikan dan bisa memenuhi rasa keadilan,” pungkasnya. (“/had)