DPR RI Kritisi Kebijakan Pemerintah Tangani PMK

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, drh Slamet,

BACAMALANG.COM – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, drh Slamet, mengkritisi kebijakan Pemerintah dalam menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) di tanah air, yang lamban karena sudah terlanjur merugikan banyak peternak di berbagai daerah.

Dampak yang terjadi termasuk berimbas kepada peternak di Malang Raya dan sebagian besar menimpa peternak di Malang Barat (Malbar).

“Wabah PMK di Kabupaten Malang semakin menjadi-jadi. Menurut keterangan pers yang disampaikan oleh salah satu Wakil DPRD Kabupaten Malang, ada 1.000 ekor sapi yang mati dan 15.000 yang di duga suspek penyakit mematikan ini di wilayah Malang Barat,” tegas drh Slamet, baru-baru ini.

Ia meminta pemerintah stop impor dari negara-negara yang belum bebas PMK. “Pemerintah harus stop impor hewan dan produk ternak lainnya yang berasal dari negara-negara yang belum bebas PMK. Kami meminta pemerintah mengusut secara serius siapa dibalik dalang mewabahnya PMK ini, mengingat sudah berpuluh-puluh tahun kasus PMK ini tidak ada di Indonesia,” tuturnya.

Dikatakannya wabah ini tentu menjadi “momok” yang serius bagi masyarakat peternak (termasuk di Kabupaten Malang), terlebih hari-hari ini sebenarnya adalah waktunya panen, bagi peternak karena moment Idul Adha.

Dipaparkannya melalui Bidang Petani, Peternak dan Nelayan PKS Kabupaten Malang, pihaknya mendorong pemerintah Kabupaten Malang untuk secara serius melakukan penanganan terhadap meluasnya kasus PMK ini.

Masyarakat peternak harus diberikan dukungan secara moral dan teknis penanganan yang baik, karena bagaimanapun juga pasca wabah Covid 19 melumpuhkan perekonomian mereka. “Momentum Idul Adha ini adalah harapan pemulihan ekonomi bagi para peternak di Kabupaten Malang,” pungkasnya. (*/had)