DPRD Kabupaten Malang Minta Percepatan Pencairan Dana Bosda

Caption : Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos. (ist)

BACAMALANG.COM – Hingga Bulan Juni ini, dana Bosda (Bantuan Operasional Daerah) tak kunjung digelontorkan. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, menyatakan pihaknya minta ada percepatan pencairan dana bos oleh pemerintah daerah.

“Terkait saat ini ada keterlambatan pencairan Bosda DPRD berharap agar secepatnya bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan pagu yang telah ditetapkan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos.

“Memang ada sedikit keterlambatan karena ada refocusing yang telah dilakukan sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat sehingga ada keterlambatan pencairan. Kita pastikan cair dan akan kita minta ada percepatan pencairan dana bos oleh pemerintah daerah,” tandas Darmadi.

KEPSEK BERHARAP SEGERA CAIR

Seperti diketahui, sebelumnya, sejumlah Kepala sekolah di Kabupaten Malang menyuarakan aspirasi berharap Bosda segera cair.

“Hingga Juni Bosda belum turun. Kami berharap agar segera digelontorkan. Mengingat kebutuhan yang sudah mendesak untuk menjalankan roda pendidikan di sekolah,” tegas Kepala MTS Azharul Ulum Dampit, Miskari.

“Banyak kepala madrasah di Kabupaten Malang berharap Bosda segera turun karena urgen. Sebagian diantara mereka bersikap menunggu. Kami ingin aspirasi kami diperhatikan,” imbuhnya.

“Bosda periode 1 tahun 2021 jika turun tiap semester masih ada waktu meskipun ini akhir semester. Tapi jika turun per triwulan berarti terlambat minimal untuk triwulan pertama,” urainya.

“Komitmen pemkab memberi BOSDA baru dijalankan akhir 2019 selama 4 bulan terakhir,” tegasnya.

“Bosda itu ya dipakai untuk menunjang pembiayaan madrasah, termasuk menambah apabila pos anggaran melalui Bosnas tidak mencukupi misal membayar HR guru, pengadaan ATK, perawatan ringan selama tidak tumpang tindih dengan sumber dana lain,” jelasnya.

“Harapan kita semua di madrasah ya jika memang telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Malang, kami berharap ya turun tidak terlambat agar bisa digunakan dan tepat penggunaan, saat terlambat lama, tentu juga merepotkan penggunaan dan administrasinya,” tukasnya.

“Kemarin cair per siswa 35 x 4 bulan x jumlah siswa. Periode ini kita gak tahu akan dapat berapa nominal per siswa dan akan cair berapa bulan. Jika memang komitmen dengan kebijakan daerah ya mestinya full 12 bulan dalam 1 tahun dan bisa dicairkan per semester,” tegasnya. (had)