Dr Sri Untari Tidak Setuju PSBB, Ini Alasannya

Foto: Dr Sri Untari (kanan) saat bertemu Bupati Malang. (ist)

BACAMALANG.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari MAP, mengutarakan jika dirinya tidak setuju dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Hal ini lantaran PSBB bukan satu-satunya solusi untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19, tetapi justru akan membuat masyarakat menjadi resah.

“Mendengar ada rencana PSBB saja, masyarakat sudah resah, sebagian mereka malah setres, mereka kawatir tidak bisa beraktifitas dan tidak mendapatkan penghasilan, saya nanti makan apa bu, itu yang mereka kawatirkan,” tutur Sri Untari usai bertemu dengan Bupati Malang HM. Sanusi, Jumat (8/5/2020)

Secara psikologis, terang Untari, mendengar adanya rencana PSBB itu imun masyarakat menjadi turun. Imun yang turun ini secara otomatis sangat rentan dimasuki virus. Dampaknya juga kurang baik bagi upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Dari pantauan dia dilapangan, PSBB ini memiliki artikulasi yang sangat luas, terhadap dampak sosial bagi masyarakat di Kabupaten Malang. “Setiap kali saya datang ke masyarakat, mereka umumnya memberikan masukan untuk tidak PSBB. Nah kalau PSBB di lakukan apakah anggaran untuk mengatasi persoalan sosial apa sudah siap,” tandas Sri Untari mempertanyakan.

Seperti diketahui, PSBB memang memaksa orang untuk sama sekali tidak melakukan aktifitas selama 14 hari, dan mereka harus mendapat pasokan akomodasi selama penerapan PSBB.

“Biarlah proses ini berjalan, aktifitas masih ada tentunya dengan stadart kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah. Beraktifitas tetap pakai masker, mengedepankan physical distancing, sering cuci tangan dengan sabun, saya kira itu lebih efektif,” tambah wanita yang juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Malang, untuk membuat intruksi kepada seluruh desa agar membuat masker dengan mengunakan dana desa. “Buatlah masker untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat desa, melalui UKM-UKM yang ada di Desa tersebut. Ini dibolehkan dan akan ada perputaran uang, yang bisa menggerakan roda perekonomian masyarakat,” sambungnya.

Sedangkan untuk Pemkab Malang, diminta memberikan masker kepada seluruh pedagang di seluruh pasar di Kabupaten Malang dan para karyawan pabrik sembari terus memberikan anjuran untuk selalu memakai masker.

Selain itu, pihaknya juga telah melihat Gugus Tugas Covid-19 sudah sampai ke tingkat desa bahkan tingkat RT dan RW. “Masyarakat desa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya pencegahan Covid-19, bahkan ada sebuah desa di Pujon yang menerapkan penyemprotan disinfektan, tidak hanya pada orang yang mau masuk, tetapi motornya juga disemprot, ini luar biasa sekali,” timpalnya.

Makanya dia menegaskan, bahwa pelayanan Civid-19 ini, akan lebih baik difokuskan pada pelayananan kepada masyarakat sehingga mereka menjadi lebih tenang.

Penolakan PSBB ini, tandas Untari, bukan menentang pendapat para pakar. Tetapi disampaikan dia, bahwa sebagai orang sosial tentunya mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi jika PSBB itu dilakukan.

“Kita ini orang sosial yang selaku terjun ke lapangan sejak sebelum dan saat pandemi Covid-19. Masyarakat meminta untuk tidak ada PSBB. Ini artinya rencana PSBB sudah menuai polemik dimasyarakat, karena problematika sosial akan muncul dan berdampak luar biasa bagi masyarakat,” tambahnya.

Makanya dia mendukung langkah Bupati Malang untuk tidak melakukan PSBB. Karena di Kabupaten Malang sudah menyiapkan skenario penanganan Covid-19 dengan sangat detil dan itu sudah dia cek dilapangan.

“Ternyata yang disampaikan Bupati sama seperti yang terjadi dilapangan.
Selain itu Kabupaten Malang juga telah menyiapkan rumah sakit rujukan yang mumpuni untuk isolasi pasien Covid-19.

Walaupun diakui dia, masih ada kekurangan tetapi itu sangat kecil karena di Kabupaten Malang ada 3 juta orang yang harus diperhatikan. Apalagi negara ini memiliki ruang yang cukup untuk penanganan dampak sosial. Kemensos, kata dia, telah menyampaikan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan langkah terbaik tanpa harus menunggu data dari pusat. (hum/yog)