Dugaan Korupsi di SMKN 10, Kejari Cari Alat Bukti dan Periksa Saksi

Foto: Kejari cari alat bukti. (ist)

BACAMALANG.COM – Penyelidikan kasus dugaan korupsi di SMKN 10 terus berlanjut, Kejari melakukan pencarian alat bukti dan memeriksa saksi.

“Alhamdulillah, penggeledahan berlangsung dengan lancar. Namun memang, ada beberapa dokumen belum kami temukan,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang, Yusuf Hadiyanto.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang masih kesulitan menemukan dokumen berupa SPJ BABUN di SMK Negeri 10 Kota Malang. Sebab, Kepala Sekolah berinisial DL (54) dinilai tidak kooperatif sama sekali.

Hal itu terlihat, ketika Kejari Kota Malang melaksanakan penggeledahan di SMK Negeri 10 Kota Malang pada Kamis (27/5/2021) sore.

Saat tim penyidik Kejari Kota Malang melaksanakan penggeledahan, ternyata Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Kota Malang sudah tidak ada di tempat.

Selain itu, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BA BUN Tahun 2019 tentang pembangunan ruang kelas, ternyata dibawa dan disembunyikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Kota Malang.

Dokumen yang tidak ditemukan oleh tim penyidik Kejari Kota Malang itu adalah, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BA BUN Tahun 2019 tentang pembangunan ruang kelas. Padahal, dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam penyidikan.

“Dokumen tersebut, baru saja dibawa pulang oleh kepala sekolah. Seharusnya, dokumen itu ada disini (di sekolah). Berarti ada indikasi, dokumen itu dibawa untuk menghilangkan alat bukti yang kami butuhkan itu,” bebernya.

Meski begitu, Kejari Kota Malang tetap melakukan penyidikan atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di SMK Negeri 10 Kota Malang tersebut.

“Kami akan melakukan cross check dan penelusuran lagi. Terkait, dokumen yang dibawa pulang oleh kepala sekolah,” terangnya.

DIDAMPINGI SAKSI DARI SEKOLAH

Ada tiga ruangan sekolah yang digeledah. Yaitu ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan ruang wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana (Waka Sarpras).

“Selama penggeledahan, kami didampingi oleh saksi dari pihak sekolah. Sehingga, kami mendapatkan beberapa dokumen yang dibutuhkan,” tambahnya.

Dari pantauan di lokasi, cukup banyak dokumen yang diamankan oleh pihak Kejari Kota Malang. Selain dokumen, Kejari Kota Malang juga mengamankan satu unit monitor komputer.

Terlihat, beberapa dokumen yang diamankan itu bertuliskan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan).

“Dokumen-dokumen yang kami amankan, memang cukup banyak. Ada dokumen dan juga komputer. Jumlahnya belum bisa kami pastikan, tapi cukup banyak. Itu semua akan kami bawa ke kantor Kejari Kota Malang, untuk kami periksa dan kami pilah. Kira-kira, mana yang relevansi dengan pembuktian saat kami lakukan penuntutan di persidangan nanti,” katanya.

PERIKSA SAKSI

Namun sebelum melaksanakan penggeledahan, Kejari Kota Malang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi.

Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi mengatakan, ada lima orang saksi yang diperiksa.

“Jadi, pada pagi harinya sekitar jam 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, kami melakukan pemeriksaan saksi di kantor Kejari Kota Malang. Ada lima orang saksi yang diperiksa, dan semuanya dari pihak internal sekolah SMK Negeri 10 Kota Malang. Jabatan saksi yang diperiksa adalah, bendahara, bendahara BABUN, kepala tukang, tim teknis, dan ketua komite,” ungkap Dino.

Usai melakukan pemeriksaan saksi, sebanyak 15 orang dari tim penyidik Kejari Kota Malang mendatangi SMK Negeri 10 Kota Malang pada pukul 14.38 WIB, untuk melaksanakan penggeledahan.

TANGGAPAN SMKN 10

Sementara itu, menyikapi penetapan status dirinya sebagai tersangka, Dwidjo menyatakan siap menghadapi secara hukum karena merasa sudah mengerjakan proyek tersebut sesuai prosedur. “Faktanya segala bentuk pertanggung jawaban terkait proyek tersebut sudah kami lakukan serah terima kepada inspektorat. Kepala Cabang Dinas Malang dan Batu Bu Ema juga mengetahui prosesnya. Kenapa baru dipermasalahkan?,” kata dia.

Bahkan yang kami sesalkan, lanjut dia, pihak kejari mengirim tim ahli dari Institut Teknologi Nasional Malang tidak sesuai prosedur dan tanpa surat tugas. “Saya akan tunjukkan kebenarannya. Saya sedih, saat itu pada hari pendidikan saya dipanggil dan diperiksa untuk perkara yang sebenarnya tidak bermasalah,” sesal Dwidjo.

Lebih lanjut, mewakili tim advokasi SMK Negeri 10 Malang, Abu Bakar Ahmad Salim mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan hukum. “Kami akan segera membawa perkara ini untuk diketahui Gubernur, Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI. Begitu juga media yang menulis berita ini tanpa cover booth side, akan kami somasi DNA adukan kepada Dewan Pers. Selain itu juga ke Komisi Yudisial,” tegasnya. (had/yga)