Eksekusi di Bahrul Ulum Pakisaji, Korbankan Peserta Didik

Proses eksekusi yang dilakukan PN Kepanjen. (ist)

BACAMALANG.COM – Panitera Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen mengeksekusi lahan Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang terletak di Jalan Bunga Tanjung no. 90 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Rudi Hartono, Panitera PN Kepanjen menjelaskan, penetapan eksekusi ini berdasar surat penetapan Kepala PN Kepanjen nomer 12/X/2018/PNKPN/Jo nomer 169/pdtg.2017/PNKPN. Sengketa ini antara H Bukhori Muslim, warga Jalan Bunga Tanjung, Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dengan Anton Hadi Musyarib, warga Jalan Jembawan R3 no.9 RT 3 RW 19 Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai pemohon eksekusi dengan Dina Ariany.

“Kami melaksanakan eksekusi hanya sebatas panitera, tidak mempunyai hak atau memberikan suatu kesimpulan,” ujarnya di hadapan warga dan petugas keamanan.

Sementara itu, Sugiono, Kuasa Hukum Termohon, membantah atas tuntutan pihak pemohon, karena perkara ini masih dalam proses tetapi sudah dilakukan eksekusi. Menurutnya, tanah yang bernomer sertifikat bernomer 01587 dan 01588 dalam perkara bernomer 195 dan 107 akan terjadi tumpang tindih hukum, dimana pemilik tanah yang tidak ikut terjadi masuk dalam objek eksekusi dan sertifikat milik pemohon adalah bodong.

“Saudara Anton pada suatu saat akan menjadi efek domino. Kita tidak akan Melawan yang sudah menjadi putusan, namun kami berhak mengajukan permohonan eksekusi obyek sertifikat salah,” ujarnya.

Siti Mutmainah, Kepala sekolah Taman Kanak-kanak Bachrul Ulum Karangduren Pakisaji mengaku, akan memperjuangkan lembaga-nya menolak eksekusi PN. Pihaknya merasa sebagai pemilk asli. “Dan saya dapat informasi dari Korwil Pakisaji sebagai institusi pendidikan, dan saya akan melaporkan kepada Presiden RI Bapak Jokowi atas kasus ini,” tegasnya.

Ahmad Saipul, warga Jalan Bunga Tanjung RT 07 RW 02 mengaku akan mempertahankan haknya karena dirinya tidak merasa menjual tanahnya seluas 175 meterpersegi tersebut. “Kalau bisa saya minta tolong Pak Jokowi, karena tidak pernah jual ke siapapun. Hukum jangan hanya tajam ke saya sebagai rakyat biasa, ” pungkasnya .

Untuk diketahui, eksekusi ini dilakukan saat peserta didik masih melakukan pembelajaran. Serta juga ada kegiatam silatuhrahmi pondok pesantren dengan wali siswa. (yon/red)