Faktor Yang Menjadi Tolak Ukur Pendapatan Nasional Di Indonesia

ist

Oleh : Agus Bachtiar

Pendapatan nasional dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Akan tetapi, pendapatan nasional bukan satu-satunya alat ukur kemakmuran suatu bangsa. Kesempatan kerja, harga barang dan posisi neraca pembayaran luar negeri juga bisa menjadi tolak ukur kemakmuran. Pendapatan naisonal suatu negara tidak terjadi dengan sendirinya. pendapatan nasional berasal dari aktivitas yang dilakukan masyarakat suatu negara. Masyarakat melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai jual.

Sebagai sebuah negara dengan jumlah pulau dan penduduk yang cukup banyak, Indonesia perlu membangun banyak pelabuhan baik, laut maupun udara. Indonesia memiliki daratan yang luas sehingga perlu membangun, memperbanyak dan memperbaiki jalan raya, jalan tol dan jembatan hal tersebut untuk mempermudah akses masyarakat dalam hal perekonomian dan menghubungkan antar kota, desa, hingga daerah perbatasan NKRI.

Suatu produksi untuk menghasilkan barang dan jasa saat pandemi bergerak lambat, kegiatan ekspor dan impor juga terhentikan karena lockdown diberbagai negara saat itu, sehingga pada awal pandemi Covid-19 terjadi pada kuartal kedua tahun 2020 perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp 2.590 triliun. Sebelum pandemi, GDP riil Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah Rp 2.735 triliun. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Akan tetapi pemerintah terus upayakan pemulihan ekonomi.

Dalam mengatasi pemulihan ekonomi ada 3 kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat, hal tersebut disebabkan oleh kendala diberbagai tahapan proyek, pada tahap penyiapan terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Masalah pendanaan sering muncul terkait tidak tersedianya dukungan keuangan dari pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian resiko antara pemerintah dan badan usaha. Pertumbuhan ekonomi juga sangat penting untuk pembangunan. Setiap tahun pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami beberapa peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih jauh dari harapan, minimal 7 persen untuk menjadi negara maju. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur.

Dari data diatas pada tahun 2020 terjadi pandemi dan mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan penundaan beberapa rencana pembangunan infrastruktur. Ada dampak yang disebabkan pada perlambatan impor, terutama bagi barang modal pendukung konstruksi. Akan tetapi pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di antaranya melalui alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN yang terus ditingkatkan. Pada tahun 2021, anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan sebesar Rp 417 triliun. Tahun 2022 anggaran meningkat sebesar Rp 450 triliun. Meningkatnya anggaran tersebut dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai menurun, kegiatan ekspor dan impor mulai berjalan dengan baik dan perekonomian di Indonesia juga sudah mulai membaik dan meningkat.

*) Penulis : Agus Bachtiar, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

*)Tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi BacaMalang.com