
BACAMALANG.COM – Penanganan tindak pidana korupsi secara masif nyatanya belum dapat menghilangkan korupsi, bahkan ditambah modusnya semakin beragam. Karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak semata mengandalkan penindakan dan penangkapan saja, namun juga menerapkan strategi pencegahan serta pendidikan bagi setiap elemen masyarakat.
“KPK membangun (strategi) trisula yang bergerak secara simultan. Pendidikan untuk mengurangi niat, pencegahan untuk menutup celah korupsinya, penindakan untuk memberikan efek jera dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena kejahatan muncul jika ada niat dan kesempatannya,” jelas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam Talk Show “Urgensi Integrasi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi” di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, pada Selasa (19/9/2023).
Lebih lanjut, Ali menyampaikan bahwa pada rentang tahun 2011-2020, modus korupsi penyelenggara negara berkembang sangat kompleks. Ini dikarenakan teknologi yang semakin berkembang dimana pemanfaatan teknologi semakin canggih, platform yang dapat digunakan beragam, serta adanya uang digital.
Perkembangan teknologi inilah yang menjadi tantangan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menemukan pejabat negara. Tantangan selanjutnya adalah tentang pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi itu sendiri, khususnya yang menjadikan masyarakat sebagai korban.
“Oleh karena itu, KPK mengajak teman-teman yang berkecimpung di dunia teknologi untuk ikut berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Harapannya, teman-temen dapat menciptakan teknologi yang bisa mengantisipasi adanya perilaku koruptif pejabat negara,” harap Ali.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor 1 Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang Faturrohman menyambut baik kedatangan perwakilan KPK dalam acara tersebut. Ia menyampaikan, bahwa sebagai warga negara, penting untuk mewujudkan kolaborasi bersama melalui edukasi dan pencegahan untuk meminimalkan tindak korupsi di Indonesia.
“Kami harap mahasiswa dengan pola pikir dan kekritisannya bisa menjadi jembatan informasi antara pemerintah kepada masyarakat untuk ikut memberikan edukasi tentang nilai antikorupsi,” ujar Faturrohman.
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Melalui JAGA.id dan SPI
Dalam talk show, dipaparkan pula program pencegahan unggulan yang dimiliki oleh KPK, diantaranya program JAGA.id (Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Timotius Hendrik Partohap dari Direktorat Monitoring KPK menjelaskan, program ini memberikan keterbukaan informasi seputar pencegahan baik di lingkup pusat maupun daerah.
Melalui JAGA.id tersedia juga data dan informasi mengenai hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), serta informasi pencegahan korupsi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Seluruh elemen masyarakat, penyelenggara negara K/L/PD, jurnalis, dan ahli dilibatkan untuk memetakan risiko-risiko korupsi yang masih sering terjadi di masyarakat.
“Keterlibatan teman-teman sangat membantu KPK. Teman-teman bisa berpartisipasi dalam SPI dengan mendaftar dan memberikan pandanganya tentang hal-hal yang mengarah pada perilaku koruptif. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?,” ajak Timotius.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam SPI bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata berdasarkan pengalaman serta keadaan di lapangan.
“Nantinya, hasil SPI dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna perbaikan sistem dan tata Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah,” tandas Timotius.
Pewarta : Eko Sabdianto
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki