Hubungan Industrial Dalam Pengelolaan Limbah Rokok

Ali Akhbar Maulana, Mahasiswa Sosiologi FISIP UMM. (ist)

Oleh: Ali Akhbar Maulana, Mahasiswa Sosiologi FISIP UMM

Lingkungan, menyimpan berbagai kekayaan alam beserta keindahannya. Namun, pada era Revolusi Industri 4.0 ini, industrialisasi yang dilakukan oleh perusahaan sering kali berseberangan dengan isu kelestarian lingkungan. Eckersley (2013) menyebutkan bahwa lingkungan berpotensi mengalami degradasi kualitas seiring berkembangnya industri yang menggunakan teknologi konvensional (Eckersley, 2013). Proses industrialisasi berbasis teknologi konvensional tersebut termasuk dengan penggunaan bahan bakar industri fosil dan pengelolaan limbah yang tidak berbasis kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, PT. Gajah Baru menjadi salah satu perusahaan yang berusaha melakukan transformasi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Pengelolaan limbah di Indonesia difokuskan dalam stratifikasi jenis limbahnya, antara lain organik, anorganik, serta B3. Dalam industri manufaktur, seperti pabrik rokok dan lain sebagainya, sebagian besar menghasilkan limbah B3 yang memiliki kandungan zat racun berbahaya. Bahkan, limbah B3 pabrik berpotensi menghasilkan zat radioaktif yang menghasilkan radiasi kepada makhluk hidup disekitarnya (Raharjo, 2020). Artinya, setiap pabrik di Indonesia harus mengelola limbahnya dengan memperhatikan prinsip ketahanan lingkungan dan pembangunan dan berkelanjutan. Hal tersebut juga harus dilakukan dan diawasi oleh stakeholders, terutama serikat buruh, pihak perusahaan, serta pemerintah.

Di PT. Gajah Baru, pengelolaan limbah dikelola oleh perusahaan dengan menghilangkan ampas dari tembakau. Mengingat, perusahaan tersebut berfokus kepada produksi rokok yang berbahan baku tembakau dan cengkeh. Pengolahan limbah tembakau tersebut memfokuskan kepada netralisir zat toksik dan tembakau padat yang berpotensi mencemari lingkungan. Limbah tersebut adalah hasil dari proses pasca produksi rokok di PT. Gajah Baru. Pengelolaan limbah tembakau dan cengkeh bertujuan untuk menghilangkan dampak polusi tanah jika kedua bahan tersebut dibuang. Terlebih, di kawasan Malang Raya, tidak ada lokasi pembuangan limbah padat tembakau dan cegkeh. Hal tersebut juga menindaklanjuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang emmandatkan kewajiban pengelolaan limbah industri, terutama limbah B3.

Metode pengelolaan dan pemusnahan limbah di PT. Gajah Baru masih berbasis konvensional. Ketika penulis melakukan kunjungan lapangan ke pabrik tersebut, limbah tembakau dan cengkeh dibakar dengan menambahkan zat penetralisir karbondioksida. Pembakaran tersebut di ruangan bertungku khusus yang terpisah dengan ruangan produksi. Hal ini dilihat oleh pengelola pabrik rokok PT. Gajah Baru sebagai untuk menjaga kualitas produk yang hendak dipasarkan. Selain itu, upaya tersebut juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerja yang berada di ruang produksi rokok. Penyakit yang berpotensi dialami oleh para pegawai dan pekerja di sana adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jika limbah dikelola dengan ruangan yang dekat dengan pusat keramaian di pabrik tersebut.

Keterlibatan Bea Cukai Kota Malang juga berpengaruh dalam pengelolaan limbah tembakau dan cengkeh di PT. Gajah Baru. Bea Cukai Kota Malang terlibat dalam pemusnahan limbah tembakau. Posisi Bea Cukai dalam aktivitas tersebut cenderung sebagai pihak mitra kerja oleh PT. Gajah Baru dengan mengkoordinasikan jumlah tembakau yang digunakan dalam produksi rokok serta pengolahan limbah.

Menariknya, pihak Bea Cukai juga menjadi pihak pelaksana dalam pemusnahan limbah di pabrik tersebut. Bea Cukai Kota Malang melakukan pembakaran terhadap sisa limbah tembakau. Hal ini juga memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dan bea cukai dalam pengendalian jumlah peredaran dan pengolahan limbah industri rokok.

Dalam konteks hubungan industrial, interkasi tripartite terlihat dari adanya keterlibatan perusahaan dengan lembaga pemerintah, yang dalam hal ini PT. Gajah Baru itu sendiri dengan Bea Cukai Kota Malang. Namun, pengelolaan limbah yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut justru menimbulkan permasalahan sosial baru. Secara gamblang, pengelolaan limbah tersebut dapat menghasilkan polusi udaran dan mencemari ekosistem di sekitar lokasi pabrik PT. Gajah Baru tersebut. Selain itu, hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab strutural pihak perusahaan dan pemerintah, yang seharusnya melindungi lingkungan tapi justru berpotensi mencemari lingkungan itu sendiri. Jika melihat pedoman Kebijakan Pengelolaan Limbah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018, hal tersebut bertentangan dengan upaya pengelolaan limbah secara ramah lingkungan untuk mewujudkan penekanan emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap potensi perubahan iklim (UNEP, 2018).

Hubungan industrial juga menyinggung hubungan perusahaan dengan masyarakat, termasuk serikat buruh di perusahaan itu sendiri. Menurut pengelola dari pabrik PT. Gajah Baru, koordinasi dengan buruh pabrik tersebut berjalan dengan baik. Namun, pengelola pabrik tidak menjelaskan lebih rinci terkait peran serikat buruh pabrik PT. Gajah Baru dalam pengelolaan limbah rokok mereka. PT. Gajah Baru juga tidak menjelaskan lebih detail tentang dampak pengelolaan limbah konvensional tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut juga termasuk adanya program pertanggung jawaban sosial perusahaan (Company social responsibility) kepada masyarakat terdampak. Artinya, minimnya koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat menyebabkan adanya potensi konflik sosial akibat pengelolaan limbah industri yang tidak ramah lingkungan. Sekalipun pihak PT. Gajah Baru mengatakan tidak akan ada konflik sosial yang terjadi, potensi konflik sosial akan terjadi seiring tidak dilibatkannya serikat pekerja dan analisis dampak limbah terhadap masyarakat.

Seperti ungkapan love hate relationship, kehadiran PT. Gajah Baru memang krusial dalam pengelolaan tembakau yang dijadikan produk rokok, sehingga berkotribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor cukai. Pengelolaan limbah B3 dalam pengelolaan rokok menjadi kewajiban PT. Gajah baru agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Namun, adanya upaya pemusnahan lmbah dari pihak industri dengan Bea Cukai justru menambah permasalahan baru dalam isu kelestarian lingkungan. Masalah tersebut juga rentan dieskalasi dengan minimnya peran serikat buruh dan dampak kepada masyarakat dari pengelolaan limbah rokok PT. Gajah baru. Maka dari itu, penting adanya tindak lanjut dan pengawasan dari jajaran pemerintah yang lebih tinggi, seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pengelolaan limbah PT. Gajah baru juga harus dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan atau diversifikasi pengelolaan limbah yang aman terhadap ketahanan lingkungan.

Referensi :
Eckersley, R. (2013). Green Theory. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Ed.), International Relations Theories Discipline and Diversity (3rd editio). Oxford University Press.
Raharjo, B. (2020). Limbah Radioaktif Diduga Berasal dari Industri. Republika. https://www.republika.co.id/berita/q5xews415/limbah-radioaktif-diduga-berasal-dari-industri
UNEP. (2018). Waste Management Policy for UN Field Mission.